alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

Bupati Lotim Diminta Pecat Oknum Satpol PP yang Diduga Aniaya Wartawan

SELONG-Dugaan penganiyaan wartawan oleh oknum anggota Satpol PP Lotim berbuntut panjang. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan Menggugat menggelar aksi damai di kantor bupati Lotim, Senin (3/5).

“Kami meminta bupati Lotim memecat oknum anggota satpol PP yang bertindak arogan pada wartawan,” kata Ketua Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lotim Samsurrijal.

Aksi tersebut dilakukan tanpa orasi. Kata Rizal, ini merupakan aksi damai yang dipilih di tengah upaya lain yang juga sedang diperjuangkan insan pers Lotim.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk simpati dan solidaritas bersama atas tindakan oknum anggota satpol PP terhadap salah seorang wartawan yang dianggap tidak beradab. “Kami satu tubuh. Satu yang tersakiti, kami semua merasakannya,” tegasnya.

Selain berunjuk rasa, langkah lain yang sudah dilakukan adalah dengan melaporkan oknum anggota satpol PP tersebut ke Polres Lotim. Rizal menjelaskan, korban atas nama M Deni Zarwandi telah melayangkan laporan dugaan penganiayaan pada 30 April lalu. Dia bersama sejumlah organisasi wartawan akan mengawal juga laporan tersebut.

Menurutnya, insan pers di Lotim sudah satu suara dan akan mengawal dan tidak membiarkan kasus tersebut menguap begitu saja. “Kami berharap APH profesional dan mengatensi kasus ini. Ingat tugas kami dilindungi undang-undang,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lotim HM Sukiman Azmy dengan tegas mengatakan apa yang dilakukan oknum tenaga honorer di Satpol PP Lotim tidak boleh terjadi. Menurutnya, pekerjaan harus dilakukan dengan profesional. Ketika rekan-rekan wartawan menjalankan tugas dengan profesional, maka penegak perda pun juga harus profesional.

“Pastinya ada sanksi bagi yang bertindak di luar aturan. Nanti akan kita proses,” kata Sukiman.

Ditanya mengenai tuntutan dari insan pers Lotim, Sukiman mengatakan mengapa tidak jika hal itu yang dibutuhkan untuk memberi efek jera. Baik bagi individu, juga secara umum kelembagaan Satpol PP Lotim.

Menurut Sukiman, selama yang bersangkutan adalah tenaga honorer, maka proses pemberhentiannya tidak akan serumit ASN. “Kalau honorer, cukup SK Bupati, selesai dia,” tegasnya. (tih/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks