alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Lotim Berpeluang Jadi Percontohan, Satu Desa, Satu Pengolahan Sampah

SELONG-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur mengajak seluruh kepala desa merefleksikan pembuatan perdes pengolahan sampah. Ajakan tersebut disampaikan dalam dialog bertajuk Satu Desa Satu Pengolahan Sampah di Lapangan Umum Desa Dasan Lekong, kemarin (4/3).

Bupati Lotim HM Sukiman Azmy yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan, satu desa satu pengolahan sampah atau bank sampah harus tercapai. “Karena itu, kepala desa harus aktif. Pemerintah daerah akan memberikan reward bagi yang benar-benar berbuat,” kata Sukiman.

Ia menerangkan, tahun ini ada 14 desa yang mendapatkan bantuan pengolahan sampah dari pemerintah pusat. Menurutnya, kemajuan tidak bisa terwujud jika hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena itu, kades harus bisa menjemput bola. Sosialisasi dan koordinasi harus dikedepankan.

Kata Sukiman, sebelumnya ia menjanjikan reward umrah untuk desa yang mampu menurunkan angka stunting. Karena itu, untuk pengolahan sampah pun, akan ada reward yang diberikan bagi yang mampu mengelola sampah dengan baik. “Tahun 2020, harapan kita satu desa satu pengolahan sampah sudah tercapai,” tegasnya.

Sementara itu, Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, gerakan tersebut tidak ditentukan oleh berapa besar anggaran yang disediakan. Akan tetapi dibutuhkan kesadaran. Jika ada kesadaran untuk melihat desa yang bersih, maka program pengolahan sampah pasti akan berjalan.

“Apalagi dengan dukungan dan program yang dicanangkan Pemkab Lotim, ini pasti bisa berjalan,” kata Rohmi.

Selanjutnya, Rohmi juga menegaskan jika pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Semua macam pembangunan akan selesai jika desa berjalan dengan baik. Karena itu desa harus aktif dan mandiri. Karena itulah gunanya dana desa yang besar. “Kalau mengharapkan dari kabupaten tidak bisa. Desa yang harus aktif,” terangnya.

Dalam kesempatan itu juga, Rohmi mengatakan, kemungkinan besar Lotim sebagai daerah percontohan. Hal itu tidak menutup kemungkinan, jika satu desa satu pengolahan sampah bisa terealisasi. “Meski dengan beban yang paling besar,” ujarnya disambut senyuman dari Bupati Lotim HM Sukiman Azmy.

Sementara itu, Kadis PMD Lotim HM Taofik Juaini menerangkan jika apa yang sudah dilakukan Pemdes Dasan Lekong merupakan contoh yang mesti ditiru. Adanya perdes dengan anggaran Rp 25 juta untuk pengolahan sampah terbukti membuat desa tersebut sebagai percontohan.

Kata Taofik, saat ini ada 47 desa yang sudah memiliki bank sampah.  Menurutnya, pembuatan perdes tentang pengolahan sampah bisa dilakukan belakangan. Akan tetapi, yang terpenting adalah kemauan dari pemdes itu sendiri.

“Sehingga akhir 2019 mendatang, setidaknya ada 80 persen desa yang sudah memiliki bank sampah. Jika tidak seratus persen,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir juga Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera Syawaludin. Ia menerangkan, pengolahan sampah sudah berjalan di beberapa desa di Lotim. Jika nantinya satu desa satu pengolahan sampah berjalan, pihaknya siap menampung penyaluran tersebut. Dengan harapan manfaat dari pengolahan sampah dapat dirasakan masyarakat. “Modalnya hanya satu, kemauan,” kata Syawaludin. (tih/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks