alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Daeng: Pemerintah Harus Aktif!

SELONG-Asumsi penerimaan daerah (APD) Lotim ditargetkan meningkat signifikan pada tahun 2023 mendatang. Di akhir masa jabatan pemerintahan Sukiman-Rumaksi (Sukma) nanti, APD sebesar Rp 3,3 triliun diharapkan dapat tercapai.

“Jika semua misi dapat berjalan dengan baik, maka penerimaan daerah di tahun 2023 kita targetkan akan mencapai angka tersebut,” kata Bupati Lotim HM Sukiman Azmy saat menyampaikan penjelasan kepala daerah tentang Raperda RPJMD di Kantor DPRD Lotim, Rabu (6/3) lalu.

Dalam penjelasan tersebut, ada enam permasalahan yang menjadi catatan pemkab saat ini. Hal itu meliputi pembangunan infrastruktur yang belum merata, SDM yang masih rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih lamban. Selanjutnya pembinaan kepemudaan yang juga meliputi gender, kekerasan rumah tangga. “Begitu juga dengan masih maraknya kasus kekerasan terhadap anak,” terangnya.

Adapun di poin ke lima, Sukiman menerangkan belum terwujudnya keamanan dan ketertiban. Terutama dalam pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang religius. Terakhir, ia menyebuat masih lemahnya tata kelola pemerintahan.

Keenam permasalahan tersebut telah tertuang dalam misi pemerintah Sukma. Dengan fokus atau prioritas pembangunan per tahun dari 2019 sampai 2023. Fokus itu pun diurutkan sesuai urutan misi yang tersusun dari permasalahan yang ingin diretas. Mulai dari pembangunan akses dan kualitas infrastruktur di tahun 2019, peningkatan SDM 2020, dan pertumbuhan dan pemerataan hasil perekonomian dalam pengentasan kemiskinan di tahun 2021.

Selanjutnya di tahun 2023 difokuskan program harmonisasi kehidupan beragama dan peningkatan kualitas kehidupan perempuan, anak, dan pemuda. “Di tahun 2024, kita akan fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahn yang akuntabel,”  terang Sukiman

Menurutnya, target asumsi penerimaan daerah akan sangat didukung oleh para pimpinan OPD, stakeholder, instansi atau lembaga langsung, dewan, dan seluruh lapisan masyarakat. “Intinya koordinasi,” tegasnya.

Adapun bidang yang nantinya akan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah tersebut disebutkan dari kelautan, perikanan, dan pariwisata. “Pertanian juga menjadi primadona ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DRPD Lotim H Daeng Paelori menerangkan jika asumsi penerimaan daerah Rp 3,3 triuliun akan sulit tercapai jika pemerintah tidak aktif. “Jika menunggu saja, saya rasa tidak akan bisa. Karena itu kita harus pandai menjemput bola,” terangnya.

Kata Daeng, itulah mengapa bupati harus selektif dalam memilih pimpinan OPD-nya. Harus yang sesuai bisa bekerja dan memahami visi dan misi Sukma. “Target itu sangat mungkin tercapai. Sekarang saja sudah mulai terlihat. Tapi kalau mengharapkan yang ada dan bekerja seperti biasa saja, saya rasa tidak bisa,” jelasnya. (tih/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks