alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Pemkab Diminta Lobi Pusat Terkait Gaji PPPK

SELONG-Pemkab Lombok Timur sudah tak bisa lagi mengotak-atik APBD 2019 untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sedangkan saat ini diketahui ada ratusan honorer K2 yang dinyatakan lulus passing grade dan menunggu diangkat.

Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD Lotim R Rahadian Soedjono mengatakan, pemerintah seharusnya mencari cara untuk mengatasi persoalan gaji PPPK. “Jika memang ada ratusan honorer K2 yang lulus passing grade, maka pemerintah harus bisa menggajinya,”  kata Rahadian kepada Lombok Post, kemarin (10/3).

Ia menerangkan, anggaran untuk 73 PPPK yang diusulkan diambilkan dari dana acress sebesar 2,5 persen. Karena itu, sembari menunggu APBD Perubahan, OPD terkait dalam hal ini BKPSDM semestinya melakukan negosiasi dengan pusat. Bagaimana agar ratusan honorer K2 yang dinyatakan lulus bisa diakomodir. “Nanti teknisnya bisa dibicarakan dengan Menpan,” ujar Rahadian.

Kondisi ini memang cukup sulit diurai. Kata Rahadian, penekanannya pada jumlah yang dinyatakan lulus. Mau tidak mau, suka tidak suka, pemkab harus mampu mengakomodir mereka yang dinyatakan lulus. Sekali lagi, ia menegaskan jika hal tersebut bisa dibicarakan dengan berpatokan pada APBD Perubahan.

“Saya yakin di APBD Perubahan, anggaran tersebut bisa dialokasikan dan insya Allah mencukupi,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Data dan Formasi BKPSDM Lotim Y Ugi Lusianto menerangkan, jika hasil seleksi PPPK tahap pertama belum keluar. Namun berdasarkan kelulusan passing grade, tercatat ada 349 peserta seleksi yang lulus. “Setelah seleksi ini, ada lagi seleksi wawancara. Di mana hal itu juga ada nilainya,” terang Ugi.

Sebelumnya, Sekda Lotim H Rohman Farly juga pernah menegaskan keharusan pemerintah untuk mampu memberikan gaji bagi PPPK. Khususnya untuk honorer K2. Akan tetap APBD sudah diketok. Satu-satunya harapan adalah APBD Perubahan. “Itulah sebabnya sempat ada penundaan. Kalau kemampuan, pemerintah harus mampu membayar honornya,” tegas Rohman. (tih/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks