alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Lotim Bentuk UPT Penanganan Kemiskinan

SELONG – Pemkab Lotim telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan (UPT-PK). Pembentukan UPT-PK tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bersama-sama melayani masyarakat miskin.

“Dalam Perbupnya, kita namakan UPT-PK Patuh Karya,” kata Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Lotim H Sahabuddin.

UPT-PK tersebut dijelaskan sudah memiliki gedung dan fasilitas pendukung. Begitu juga dengan tenaga teknis di dalamnya. Secara sistem, UPT-PK bersifat kesekertariatan di bawah Dinas Sosial.

Lebih lanjut diterangkan, UPT-PK bukan pelaksana teknis yang membutuhkan kepala dengan jabatan sturuktural. Akan tetapi ia meruapakan sebuah sistem terintegrasi yang dibentuk untuk menanggulangi persoalan kemiskinan yang komplek. “Sebab kemiskinan tidak hanya ekonomi saja, tapi di sana ada pendidikan, dan kesehatan juga,” terangnya.

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengatakan, UPT tersebut dibentuk guna percepatan penanggulangan persoalan sosial, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.

“Ke depan lembaga ini menangani semua persoalan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kemiskinan. Kita ingin penyelesaian masalahnya dari satu pintu,” kata Sukiman. (tih/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Desa Rhee Loka Sumbawa, Desa dengan Ketahanan Pangan yang Top

DESA Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, merupakan salah satu desa yang ikut dalam lomba Kampung Sehat. Dianugerahi alam yang subur serta air yang mengalir tiada henti, desa ini pun menjadi desa dengan ketahanan pangan yang luar biasa.

Desa Jurang Jaler, Juaranya Lingkungan Bersih dan Asri

Desa Jurang Jaler, meraih juara satu Lomba Kampung Sehat di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Desa ini memang kaya inovasi. Terutama bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks