alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Tak Ada Hewan dari Sumbawa yang Boleh Masuk ke Lombok

Mewaspadai masuknya virus rabies ke Lombok, Balai Karantina Kelas I Mataram wilayah kerja (wilker) Labuhan Lombok Kayangan terus siaga. Pagi, siang, dan malam, setiap kendaraan diperiksa. Bus digeledah dan penumpang diberikan brosur tentang rabies. Berikut laporannya.

Fatih Kudus Jaelani, Lombok Timur

==========================

Pukul 01.00 Wita dini hari, para petugas piket Balai Karantina Kelas I Mataram wilker Labuhan Lombok Kayangan belum memejamkan mata. Bersama mereka, tim dari Polsek KP3 Kayangan juga siaga.

Jika polisi dilengkapi dengan senjata, malam itu, para petugas balai karantina dilengkapi dengan brosur dan pengetahuan. Jika memungkinkan, kedua hal tersebut akan dibagikan. Baik brosur, atau pun informasi singkat mengenai bahaya rabies.

“Kita selalu menjelaskan dengan baik maksud tujuan pengawasan yang kita lakukan. Ini juga sebagai langkah waspada,” kata salah seorang petugas Balai Karantina Kayangan Wahyudi.

Selang beberapa menit penulis koran ini nimbrung berjaga. Beberapa mobil terlihat keluar gerbang pelabuhan. Kata Wahyudi, pihaknya sangat memfokuskan setiap bongkaran. Artinya, mobil yang datang dari Pulau Sumbawa. Alasan ini cukup jelas. Sebab kabar terakhir virus rabies sudah menjangkiti anjing-anjing di Kabupaten Sumbawa.

Truk diperiksa. Jika membawa barang selain tumbuhan dan hewan, mereka akan diloloskan. Namun jika membawa dua jenis tadi, maka mereka diwajibkan melapor. “Apakah ada izinnya atau tidak,” terang Wahyu.

Waktu itu, seorang sopir truk yang membawa telur hampir saja gagal berangkat karena surat izinnya sudah kedaluarsa. Wahyudi menerangkan, itulah kenapa sopir wajib melapor. Karena siapa tahu, telur yang dibawanya kemungkinan rusak dan mengandung virus flu burung. Hal serupa juga bisa terjadi pada jenis tumbuhan dan hewan apa saja.

Malam sebelumnya, Wahyudi menerangkan jika pihaknya sudah menemukan kucing dalam sebuah bus. Kucing itu pun dikembalikan dengan alasan tidak boleh ada hewan yang boleh dimasukkan ke Lombok. “Setelah diperiksa, kita buatkan surat pengembalian,” terangnya.

Malam itu, drh Gede Andi sedang tidak bertugas. Tapi ia menyempatkan diri mendatangi tempatnya bekerja. Ia mengatakan Pulau Lombok yang bebas rabies harus dijaga agar virus tersebut tidak masuk. “Karena kalau sudah masuk, susah sekali menanganinya. Sampai sekarang Bali belum bisa,” terangnya.

Menurut Andi, setiap pelabuhan berpotensi menjadi tempat masuknya hewan rabies. Tapi sayangnya pihak balai tidak memiliki wewenang menjaga pelabuhan kayu dan ikan di Labuhan Lombok. Belum lagi melihat potensi besar masuknya hewan melalui pesisir yang tak terjaga. Kata Andi, justru tempat tersebut yang cukup sulit untuk diawasi.

Tanpa Polsek KP3 Kayangan Labuhan Lombok, tim balai tak bisa melakukan apa-apa. Begitu juga sebaliknya, polisi tak bisa tanpa balai karantina. Mereka harus bekerjasama. Polisi berwewenang menyetop, balai karantina memeriksa. Sebab selama ini, balai karantina diketahui pasif. Artinya, meski 24 jam siaga, akan tetapi pihaknya masih mengharapkan kesadaran pengendara untuk melaporkan diri.

Malam itu, Aipda Rizal Hidayat, Bripka L Rudi, Bripka Made S dan Bripka Kadek Agus berjaga membantu tim dari balai karantina. Jika tim balai terbagi menjadi dua shift, maka mereka terbagi menjadi tiga shif. “Masing-masing 12 jam,” kata Aipda Rizal Hidayat. (*/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks