alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

FPR Minta Amaq Har Dibebaskan

SELONG-Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Lotim berunjuk rasa di depan gerbang Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong, kemarin (15/5).  Mereka meminta petani Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba Kamarudin atau Amaq Har dibebaskan.

Aksi tersebut dilakukan bertepatan dengan jadwal persidangan Sarafudin dan Amaq Har. Bersama puluhan warga Kurang Koak, FPR meneriakkan agar Amaq Har dan Sarafudin dibebaskan. “Tidak bersalah sama sekali, Amaq Har malah dituduh melawan aparat,” kata M Ali, salah seorang pengunjuk rasa.

Penangkapan Amaq Har terjadi pada 18 Desember 2018 lalu. Saat itu, tim dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan kepolisian datang ke lahan Jurang Koak.

Di saat kejadian itu berlangsung, Sarafudin, mantan Kades Bebidas menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh pihak TNGR. “Namun hal itu membuat pak Sarafudin ditangkap. Nah, ini Amaq Har yang mencoba menyetop mobil yang membawa Sarafudin juga ditangkap,” terangnya.

Selain meminta pembebasan dua warga tersebut, FPR juga meminta agar TNGR diusir dari lahan petani Jurang Koak yang dianggap sebagai tanah adat. Pengusiran tersebut ditegaskan juga dengan meminta APH untuk mengawal berjalannya reforma agraria sejati. “Kita juga menuntut tegas kepada semua pihak agar menghentikan kriminalisasi terhadap petani,” jelasnya.

Advokat dan Penasehat Hukum Sarafudin dan Amaq Har, Eko Rahadi mengatakan, Sarafudin sudah diputuskan sebagai tersangka dengan tuduhan dianggap melawan aparat kepolisian saat menjalankan tugas. “Amaq Har sendiri belum jelas ini. Dia ini tidak tahu apa-apa. Tanda tangan saja masih pakai cap jempol,” kata Eko.

Kata Eko, persidangan sendiri ditunda karena jaksa penuntut belum bisa mendatangkan saksi. “Sidang  ditunda sampai minggu depan,” terangnya. (tih/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks