alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Pemkab Harus Kedepankan Regulasi Terkait Pengangkatan Perangkat Desa

SELONG-Di beberapa daerah, warga mendemo kepala desanya. Mereka tak menerima cara kepala desa mengangkat atau memberhentikan perangkat desanya. Tahun ini, hal serupa terjadi di beberapa desa.

Semua kasusnya hampir sama, menuntut pemdes yang diduga tak benar dalam memilih perangkat desanya. Apakah benar hal itu disebabkan oleh gejolak pilkades  yang masih membara dan atau naiknya gaji perangkat desa?

Pada 11 Februari lalu, ratusan warga Desa Danger, Kecamatan Masbagik menggedor kantor desanya. Mereka menuding adanya kejanggalan dalam proses pemilihan kepala dusun di Jontlak dan Presak. Sebelumnya, hal serupa juga terjadi di Desa Wanasaba dan Korleko.

“Jika menggunakan teori birokrasi, kita mengenal adanya spoile sistem dan merit sistem. Dua hal ini yang mesti dipahami,” kata pengamat politik Robyan Bafadal kepada Lombok Post, kemarin (17/2).

Spoile sistem atau perekrutan politik menurut Robyan sangat wajar dilakukan. Di mana seorang pemimpin memilih orang-orang terdekat atau yang dipercaya bisa berjalan bersama dengannya sebagai perangkat. Kata Robyan, sama halnya dengan presiden memilih para menterinya.

Menurut dia, itu merupakan sebuah kewajaran. Meskipun titik lemahnya adalah kedekatan tersebut tidak menjamin kualifikasi seseorang yang ditempatkan di posisinya. Di sanalah letak mudahnya keputusan tersebut diprotes. “Spoile itu busa. Kalau dimasukkan dalam air, bisa menyerap dari segala sisi. Artinya, siapapun bisa masuk sesuai kedekatan,” ujarnya.

Namun pemerintah pusat saat ini menginginkan pengangkatan perangkat desa sesuai kualifikasi. Itulah yang dimaksud dengan merit sistem atau perekrutan melalui karir atau kemampuan. “Ini yang sulit. Seseorang yang diinginkan, tapi juga sekaligus lulus kualifikasi secara kemampuan,” ujarnya.

Menurut Robyan, maraknya konflik yang terjadi di beberapa desa sudah jelas karena disebabkan oleh adanya kepentingan politik. Kata Robyan, meskipun ada tim seleksi dan fasilitator, kecil kemungkinan jika tidak terjadi keberpihakan di dalamnya. Dengan begitu, kemungkinan untuk mendapat protes pun akan sangat besar.

Namun potensi unjuk rasa atau protes warga juga semakin besar dengan adanya kenaikan gaji perangkat desa. Robyan menerangkan, jika disesuaikan dengan teori marxis, memang begitu adanya. “Kesadaran kita dimulai atas penguasaan pada alat-alat produksi alias materi,” terangnya.

Ia menegaskan, salah satu langkah pemerintah dalam hal ini Dinas PMD Lotim adalah dengan mengedepankan regulasi. Meskipun di dalamnya ada nilai politik, tapi semuanya sudah diatur. Katanya, ini negara hukum. “Itulah jalan terbaik untuk menyelesaikan atau meredam konflik sebelum terjadi. PMD mesti memastikan proses tersebut sesuai mekanisme yang berlaku,” terangnya.

Sementara itu, Kadis PMD Lotim H M Taofik Juaini menerangkan, jika perubahan regulasi dalam pengangkatan perangkat tidak semudah membalik telapak tangan untuk melaksanakannya. Dahulu, kepala dusun dipilih oleh masyarakat sendiri. Nah, untuk mengubah hal tersebut, tentu tidak mudah. Hal itulah yang memicu rentannya terjadi konflik. “Maksud peraturan yang baru sendiri sangat baik,” terang Taofik.

Meski persoalannya sama, namun kasus di setiap desa tidak sama. Kata Taofik, tentu tidak mudah memastikan 239 desa bisa berjalan dengan baik. Ia menyebut kasus Desa Wanasaba yang disebabkan oleh tidak diterimanya figur kadus lama.

Ia sendiri tak menyalahkan kades yang masih memakai sistem perekrutan atas asas kedekatan. Kata Taofik, sudah sewajarnya kepala desa menginginkan perangkat desa yang dirasa memiliki pikiran yang sejalan dengannya.

Untuk itu, ia menegaskan akan melakukan pendampingan untuk setiap kasus perekrutan perangkat desa yang terjadi. Sebelumnya untuk kasus di Desa Danger, ia sendiri telah membentuk tim investigasi. “Kita di sini sebagai pengawas. Tugas kita memantau. Karena kewenangan tetap berada di desa,” terangnya. (tih/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)
Enable Notifications    Ok No thanks