alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Taofik: Jangan Dikit-dikit Lapor “Mertua”!

SELONG-Bak jamur di musim penghujan, penolakan warga atas pengangkatan perangkat desa terjadi di beberapa desa di Gumi Patuh Karya. Kemarin (18/2), giliran warga Desa Rensing Bat yang dikabarkan menolak pengukuhan salah seorang perangkat desanya.

“Benar ada penolakan. Tapi tidak jadi aksi,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lotim HM Juaini Taofik saat ditemui Lombok Post di ruang kerjanya, kemarin (18/2).

Menurut Taofik, yang ditolak warga Rensing Bat adalah perangkat yang berasal dari luar desa. Karena itu, sebagian masyarakat berharap agar perangkat desa tersebut tidak dikukuhkan.

Kata Taofik, langkah yang diambil kepala desa sudah benar. Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perangkat boleh diambil dari mana saja di seluruh Indonesia. “Artinya sesuai kompetensi,” terangnya.

Diketahui, tuntutan sejumlah warga tersebut berdasarkan atas mediasi atau hearing yang sebelumnya dilakukan pada Jumat (15/2) lalu. Meski berlangsung adem, warga yang dikabarkan berjumlah enam orang tersebut kembali setelah diterima baik-baik oleh Sekdes Rensing Bat.

Kembali mengomentari hal tersebut, Taofik menerangkan jika dinamika dalam pemerintahan desa sangat wajar terjadi. Ibarat sebuah rumah tangga. Akan tetapi, rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang bisa menyelesaikan persolaannya secara mendiri. “Tidak sedikit-sedikit lapor mertua,” terangnya dengan permainan majas.

Tujuh Desa Belum Kukuhkan Perangkat Desa

Saat ini, dari 239 desa, masih ada tujuh desa yang belum melakukan pelantikan atau pengukuhan perangkat desa sesuai dengan peraturan baru. Tujuh desa ini dikatakan belum melakukan perencanaan sesuai peraturan perangkatan desa yang baru. “Kita tidak tahu dengan jelas apa alasannya,” ujar Taofik.

Labih jauh mengenai permasalahan desa tersebut, ia kembali menegaskan tentang pentingnya kemandirian desa. Artinya, setiap ada persoalan, desa bisa menyelesaikannya dengan mandiri terlebih dahulu. Jika sudah melakukan hal tersebut, baru bisa dibantuk kecamatan. “Jika belum juga bisa diselesaikan, setelah itu barulah ke kabupaten,” harapnya.

Ia sendiri menegaskan untuk terus mendorong desa agar bisa mandiri. Tupokasi PMD sebagai pembina teknis dirasa tak memiliki power sekuat pemdes sendiri. Kata Taofik, persoalan perangkat desa semestinya tidak dibesar-besarkan. Akan tetapi dengan kesadaran bersama, hal tersebut perlu diperhatikan. (tih/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

15 Ribu Suara Partai Non Parlemen Siap Dukung MUDA

"Kami berterima kasih atas dukungan tiga partai ini kepada kami," ujar HL Makmur Said memberikan apresiasi.

Bale Honda, Permudah Konsumen Servis dari Kantor

”Harapannya melalui aktivitas ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat agar tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari kendaraan pribadinya,” ujar Technical Service Sub Dept Head Astra Motor NTB Anton Prihatno.

Selain Pro-KES, MUDA Tawarkan Program Mataram Mudah

Berhasil menarik simpatik masyarakat dengan program Kartu Pro-KES, pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda (MUDA) kembali menawarkan program menarik. Pasangan ini memawarkan program Mataram MUDAH yang berkaitan dengan reformasi pelayanan birokrasi di Pemkot Mataram.

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks