alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Tunggu Restu KASN, Bupati Lotim Bakal Geser 14 Pejabat

SELONG-Hasil evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkab Lotim sudah keluar. “SK sudah keluar. Tinggal menunggu rekomendasi pelantikan dari KASN,” kata Sekda Lotim HM Juaini Taofik pada Lombok Post, Jumat (17/7).

Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang akan digeser cukup signifikan. Berdasarkan informasi yang didapatkan Lombok Post, jumlahnya mencapai 14 pejabat. “Ya,” kata Taofik membenarkan.

Lebih jauh, Taofik menerangkan, pergeseran jabatan eselon II tersebut beberapa di antaranya hanya mengalami rotasi. Hal itu sesuai dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada 26-27 Juni lalu.

Namun bukan berarti semuanya hanya akan berganti posisi. Ada juga yang digeser menjadi staf ahli. “Memang ada,” tekan Taofik.

Semua proses dan tahapan uji kompetensi sampai saat ini telah menghasilkan SK pergantian dari KASN dipastikan sudah sesuai aturan. Taofik juga memastikan, hasil uji kompetensi ini terwujud dalam formasi perangkat daerah yang lebih baik dari sebelumnya.

Adapun mengenai nama-nama pejabat yang bakal digeser tersebut masih menjadi rahasia sampai adanya pelantikan nanti. Informasinya awal minggu depan. “Senin (2-07) ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Lotim HM Sukiman Azmy telah menegaskan tentang akan adanya perubahan kepala OPD. Kata Sukiman, penilaian tim pansel dirasa sangat objektif dan untuk kepentingan organisasi. Sesuai hasil tersebut, pergeseran dirasa perlu guna mendudukkan pejabat tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

“Ada yang pinter nulis tapi tidak bisa di lapangan. Itu banyak. Ada juga yang pinter di lapangan tapi tidak bisa menulis. Itu yang ingin kita tempatkan sesuai kompetensinya,” jelas Sukiman.

Di luar penilaian tim pansel, bupati juga mengamati sendiri kinerja para perangkat daerahnya. Menurutnya, tidak sedikit kepala OPD yang kurang mampu mengikuti ritme kepimpinannya. “Era saya ini tinggal tiga tahun. Karena itu kita butuh yang benar-benar mampu,” tegas dia.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Lotim M Zaini mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan di waktu yang sangat tepat. “Pimpinan memang sangat perlu melakukan evaluasi kinerja. Guna dapat menempatkan perangkat sesuai kompetensinya,” kata Zaini.

Namun menurutnya, uji kompetensi jangan sampai hanya sebagai seremonial belaka. Kata Zaini, proses uji kompetensi yang sesuai dengan harapan organisasi mesti didukung.

Ia berharap, tim pansel objektif dalam melakukan penilaian. Baik pada saat wawancara atau menanggapi laporan kinerja yang sudah dibuat. Begitu juga dengan setiap proses uji kompetensi. “Harus bisa seobjektif mungkin,” harapnya. (tih/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks