alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

PPPK Berpeluang Dapat Tunjangan Pensiun

SELONG-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi angin segar bagi para honorer daerah. Khususnya eks honorer K2. Jauh hari sebelumnya, Sekretaris FHK2I Lotim Tapaul menerangkan jika PNS memang harga mati bagi eks honorer K2. Namun kalau pun kemudian dipersulit dengan peraturan baru mengenai batas usia, maka PPPK dengan bahagia diterima. “Meski PNS harga mati, namun PPPK juga bisa menjadi jalan keluar,” kata Tapaul.

Kabid Mutasi BKPSDM Lotim Agus Satriawan menerangkan jika dalam rapat Taspen yang diikuti, ada kabar baik baru bagi para calon PPPK.  “Ini mengenai jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) PPPK,” kata Agus.

Berdasarkan PP 70 tahun 2015, PP 66 2017, dan PP 49 tahun 2019, ASN, PPPK dan honorer dikelola oleh Taspen. Melalui PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK. Hal itu berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja. Begitu juga dengan jaminan kematian dan bantuan hukum. “Jadi dalam hal ini, aroma dana pensiun bagi PPPK itu ada,” terangnya.

Dalam pertemuan itu juga, Agus menerangkan jika Taspen menegaskan keterlibatannya dalam memberikan perlindungan berupa JHT, JKK, dan JKM kepada PPPK. “Ya tinggal kemampuan daerah saja,” ujar Agus.

Sayangnya, kabar baik bagi PPPK tersebut tak disambut oleh kesiapan pemkab. Sekda Lotim H Rohman Farly menampik jika pemkab dikatakan tidak sanggup membayar honor PPPK sebagai penyebab ditundanya perekrutan tersebut. “Bukan tidak mampu membayar. Pemerintah tidak boleh tidak mampu membayar. Harus mampu,” kata Rohman.

Akan tetapi, keharusan tersebut sayangnya terbentur oleh APBD yang sudah diketok. Kata Rohman, pembayaran tersebut ada syarat dengan regulasinya. Adapun surat dari Kemenpan-RB masuk ke daerah setelah pengetokan APBD. “Surat itu menyarankan, bagi daerah yang anggarannya sudah siap, silakan melakukan perekrutan,” terangnya.

Sementara menunggu APBD Perubahan, Rohman menerangkan akan melihat situasi dan kondisi. “Jika pengangkatan honorer K2 harus diakomodir ke PPPK, maka tidak ada alasan untuk daerah mengabaikannya,” tegasnya. (tih/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks