alexametrics
Jumat, 26 Februari 2021
Jumat, 26 Februari 2021

Tindaklanjuti Investigasi Ombudsman, Pemkab Lotim Evaluasi E-Warong

SELONG-Pemkab Lotim menindaklanjuti hasil investigasi Ombudsman RI (ORI) Perwakilan NTB tentang adanya dugaan maladministrasi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam rapat evaluasi dan koordinasi yang digelar Senin (22/2), Bupati Lotim HM Sukiman Azmy membahas hasil temuan itu.

“Ada beberapa kecacatan yang harus segera diperbaiki,” kata Sukiman dalam rapat yang diikuti OPD dan instansi terkait.

Maladministrasi tersebut sebagian besar terdapat pada e-warong (warung elektronik gotong royong). Sukiman menerangkan, beberapa di antaranya adalah kualitas dan kuantitas bantuan yang diterima KPM.

Banyak yang kualitasnya buruk dan tidak sesuai jumlah. Kenaikan nilai BPNT dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu ternyata tidak diikuti oleh bertambahnya bantuan berupa pangan yang diterima KPM.

“Hal tersebut juta bertentangan dengan prinsip 6T. Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi,” jelasnya.

Persoalan lainnya adalah e-warong tidak memenuhi syarat sesuai dengan pedoman umum bantuan sembako. Dijelaskan, tidak sedikit e-warong yang tidak menjual bahan pangan sesuai syarat berdirinya dalam ketentuan pedoman umum PBNT.

Kata Sukiman, keberadaan e-warong yang cacat syarat tersebut berdampak pada kualitas barang yang diterima KPM. Kaitannya dengan hal tersebut, Ombudsman mempertanyakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Selong selaku bank penyalur dalam menetapkan, membina, mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap e-warong.

Selain e-warong, Ombudsman juga mencatat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pendamping sosial tingkat kecamatan. Berdasarkan catatan tersebut, Sukiman memutuskan untuk membentuk tim evaluasi e-warong dan tim sosialisasi.

“Langkah ini dilakukan untuk melakukan perbaikan agar penyaluran BPNT sesuai dengan Permensos dan Pedoman Umum Program Sembako,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 10 Februari lalu, Ombudsman RI (ORI) Perwakilan NTB telah menyerahkan dokumen hasil temuannya pada Pemkab Lotim. Ombudsman memberi tenggat waktu selama 30 hari kepada Pemkab Lotim untuk melakukan perbaikan dan melaporkan hasil pertanggungjawabannya. (tih/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks