alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Pemkab Lotim Anggarkan Rp 22,7 Miliar Untuk Gaji Guru dan Pegawai Honorer

SELONG-Pemkab Lombok Timur tetap berkomitmen untuk memperhatikan tenaga honorer. Tahun ini, pemkab mengalokasikan anggaran Rp 22,7 miliar lebih untuk menggaji guru honorer. Hal inu disampaikan Bupati Lotim HM Sukiman Azmy dalam rapat paripurna XIII masa sidang III tahun 2019 di Kantor DPRD Lotim,  kemarin (25/7).

“Saat ini, tenaga pendidik dan kependidikan kita masih kurang. Jumlahnya mencapai 7.377,” jelas Sukiman saat menyampaikan jawaban terkait pandangan umum fraksi-fraksi.

Karena itu, selain menambah jumlah tenaga honorer sebanyak 1.134 orang, pemkab juga akan berkomitmen untuk memperhatikan honorariumnya. Tak hanya guru honorer, melainkan tenaga honorer di instansi lainnya.

Dalam kesempatan itu juga, Sukiman menyoroti jabatan lowong di beberapa OPD yang diakibatkan adanya pengalihan PNS ke instansi pusat. Di samping itu, jabatan lowong juga disebabkan oleh pejabat purna tugas atau pensiun, dan pejabat yang dialihkan untuk menangani UPT baru pada Dinas Dukcapil. “Juga UPT Dinas Peternakan dan terbentuknya Kecamatan Lenek,” jelasnya.

Sukiman juga menyampaikan beberapa program prioritas pemkab. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur berupa peningkatan jalan kabupaten. Selain itu ada juga pembangunan jalan jangkauan ke pedesaan. Semua itu akan dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan.

“Mengingat terbatasnya kemampuan daerah, semua akan kita batasi. Pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, orang nomor satu di Lotim itu juga menyebut program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pihaknya telah menyiapkan 13.352 jiwa yang akan mendapatkan KIS. Sukiman juga mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 13 miliar lebih untuk biaya berobat masyarakat yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). (tih/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks