SELONG-Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Timur tahun ini tidak bisa berbuat banyak dalam mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal itu disebabkan karena tidak adanya anggaran reguler baik dari pusat maupun yang bersumber dari belanja daerah.
“Saya juga tidak tahu mengapa DAK untuk RTLH ini dihapus. Padahal di Lotim masih ada sekitar 20 ribu RTLH,” kata Kepala Dinas Perkim Lotim Purnama Hadi pada Lombok Post, Kamis (26/1).
Tahun 2022, Dinas Perkim Lotim mencatat sebanyak 619 unit RTLH yang mendapat bantuan renovasi. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai sumber anggaran. Baik DAK, BSPS, dan pokok pikiran DPRD Lotim dan Provinsi NTB.
Jumlah tersebut cukup signifikan menurunkan jumlah RTLH di Lotim yang sebelumnya mencapai 32 ribu unit. Kata Purnama Hadi, ada sebanyak 2.007 unit rumah yang masih membutuhkan renovasi. “2.007 unit ini merupakan sisa korban gempa,” terangnya.
Menurutnya, DAK untuk renovasi RTLH sangat penting. Bahkan hal tersebut jauh lebih penting dari pada anggaran untuk peternakan yang ia ketahui mendapatkan program DAK. Kata Purnama, semestinya peternakan masih bisa ditunda jika melihat kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak.
Karena sama sekali tidak memiliki anggaran, salah satu yang bisa dilakukan adalah berharap pada dana tak terduga Rp 10 miliar yang ada di BPKAD Lotim. Menurut Purnama, yang ia lakukan saat ini adalah menentukan prioritas RTLH lalu mengajukannya pada BPKAD. Itu pun tergantung persetujuan dan kebijakan dari pimpinan daerah yang bupati.
“Tergantung dari kebijakan pimpinan. Namun tentu kita juga terus memantau dan melakukan pendataan,” jelasnya. (tih/r5)
