alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Ditahan Polisi, Petani Elong-Elong Minta Rekannya Dibebaskan

SELONG-Puluhan orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa di depan kantor DPRD Lotim, kemarin (26/8). Mereka menuntut wakil rakyat membebaskan empat petani Elong-Elong, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun yang ditahan Polres Lotim karena diduga merusak tembok pembatas milik PT Kosambi Victorylac pada 13 Agustus lalu.

“Petani ini tidak melakukan pengerusakan. Tetapi membuka jalan yang tertutup oleh tembok perusahaan,” kata Koordinator Umum aksi Yogya Gautama Yusuf.

Dalam orasinya, Yogya menerangkan, masyarakat Elong-Elong melakukan aksi pembukaan jalan pada 16 Juli lalu. Menurutnya, hal itu dilakukan jalan yang ditutup perusahaan merupakan jalan yang menghubungkan para nelayan dengan pantai. Serta menghubungkan para petani dengan kebun garapannya. “Jalan itu telah dibangun jauh sebelum perusahaan menguasai tanah Elong-Elong,” terangnya.

Ia juga menegaskan, penahanan yang dilakukan Polres Lotim tidak hanya dikarenakan oleh persoalan aksi pembukaan jalan, akan tetapi bermuara pada konflik agraria panjang yang terjadi antara petani dengan PT Kosambi Victorylac.

Menurut FPR, tanah petani seluas sekitar 99 hektare yang kini dikuasai PT Kosambi Victorylac bermodalkan HGU Nomor 26 tahun 2020. Izin tersebut diterbitkan BPN Lotim pada 24 Februari 2020 lalu. Di mana tanah tersebut merupakan perpanjangan atas HGU Nomor 2 tahun 1991.

Padahal pada tahun 2011 lalu, tanah tersebut telah masuk dalam daftar tanah indikasi telantar. “Dan bahkan telah diajukan untuk dibagikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Maka selain meminta pembebasan empat petani yang ditahan karena dugaan pengerusakan, masa aksi juga meminta agar DPRD mengupayakan pencabutan HGU nomor 26 tahun 2020 yang dikantongi PT Kosambi Victorylac.

Ketua Komisi I DPRD Lotim Muallani yang memimpin hearing menerangkan akan berupaya membantu tercapainya tuntutan warga tersebut. Pihaknya akan berupaya mengkomunikasi hal tersebut dengan Polres Lotim. “Begitu juga dengan tuntutan pencabutan izin HGU,” tegasnya. (tih/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks