alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Tahun Depan, TKD Guru PNS Sertifikasi Dihapus

SELONG-Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi guru PNS bersertifikasi akan ditiadakan. “Sudah diputuskan. Tahun depan sudah tidak ada lagi,” kata Ketua DPRD Lotim Murnan kepada Lombok Post.

 Kebijakan ini merupakan salah satu rekomendasi yang dilontarkan DPRD Lotim pada pembahasan RAPBD 2020. Penghapusan TKD ini menjawab besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji guru honorer. “Selisih penghasilan guru honorer dengan PNS bedanya terlalu jauh,” ujar politisi PKS itu.

Belanja daerah untuk guru honorer tidak sedikit. Tahun 2020, jumlah yang telah dipatok Rp 22 miliar. Menurut Murnan, kebutuhan itulah yang menjadi penyebab munculnya rekomendasi penghapusan TKD tersebut.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim Huzaefah menjelaskan, ada sekitar 4.650 guru PNS sertifikasi. Jika gaji pokoknya Rp 4 juta, maka setiap bulan ia bisa mendapatkan sampai Rp 9 juta per bulan. Angka itu setelah ditambah TKD dan tunjangan lainnya.

Di satu sisi, pihaknya tidak ingin berbicara mengenai diterima atau tidaknya peniadaan TKD tersebut. “Saat ini yang kita butuhkan pemahaman bersama,” jelas Huzaefah.

Selama ini, pihaknya berupaya agar guru honorer mendapat penghasilan yang layak. Rp 22 miliar yang dicanangkan tidak cukup. “Ini yang sedang kita cari solusinya,” terang dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, guru yang mengantongi SK PK mendapatkan Rp 425 ribu per bulan. Sedangkan untuk SK KK mendapatkan Rp 350 per bulan.

Sementara operator sekolah mendapatkan Rp 400 per bulan. Kata Huzaefah, jika mengacu pada peraturan Kemensos, masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 500 ribu tergolong masyarakat miskin. “Ini yang sedang kita usahakan,” jelasnya.

Huzaefah menegaskan, dalam aturan, pegawai tidak diperbolehkan mendapat dobel tunjangan. Selain itu, selama ini hanya Lotim yang memberikan TKD kepada guru PNS sertifikasi. Di kabupaten lain dan provinsi, tidak ada yang memberikan TKD. “TKD diperuntukkan hanya bagi guru-guru yang belum sertifikasi,” terang dia.

Terpisah, Kepala BPKAD Lotim HM Juaini Taofik menegaskan peniadaan TKD bagi guru negeri sertifikasi. “Mulai tahun depan sudah tidak ada. Tahun ini masih setengah,” kata Taofik.

Setiap tahun, daerah harus mempersiapkan anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk TKD guru PNS sertifikasi. Kata Taofik, jika diminta memilih sertifikasi atau TKD, maka pasti guru bersangkutan memilih sertifikasinya. (tih/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks