alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Pembangunan PLTS Diduga tanpa Rekomendasi Lurah

SELONG-Lalu Mahrus Yasin merasa dirugikan atas pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun di Kelurahan Geres. Hal itu disebabkan oleh tanahnya yang tak dibebaskan sesuai aturan pembangunan. “Dalam peraturan kan harus ada izin dari pemilik lahan setempat,” kata Mahrus kepada Lombok Post, kemarin (28/3).

Mahrus yang ditemui koran ini di Kantor Lurah Geres mengatakan, jika tanah seluas sekitar 2 hektare lebih itu merupakan milik bersama. Ia memperlihatkan foto-foto dampak dari pembangunan tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada lahannya. “Ini kan jalur pembuangannya. Ini tanah saya berlubang begini,” terangnya.

Sebelumnya, Mahrus telah melayangkan surat keberatan ke DPRD dengan tembusan ke Bupati Lotim. Pihaknya  meminta ditutupnya PLTS tersebut atau membebaskan lahan mereka yang ada di sekitar PLTS.

Lebih jauh, Mahrus mempertanyakan keberadaan arsip surat rekomendasi Kelurahan Geres atas pembangunan PLTS tersebut. “Coba saja tanya lurahnya, ke mana surat rekomendasi yang seharusnya ada itu,” terang Mahrus.

Menindaklanjuti keberatan tersebut, Lurah Geres Athar menerangkan jika langkah PLTS sudah sesuai prosedur. Ia menegaskan, secara prosedural, izin sudah keluar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara mengenai keberatan pemilik tanah, ia menerangkan jika permintaan tersebut sudah diterima pihak PLTS. “Tapi tidak semudah itu. PLTS butuh waktu,” terangnya.

Dimintai keterangan mengenai surat rekomendasi yang dipertanyakan, Athar membenarkan tidak adanya surat tersebut. “Semuanya ada di Kepala Lingkungan Geres Barat, pak Nurhayat,” kilahnya.

Sementara, pihak PLTS menolak untuk memberikan komentar terkait persoalan keberatan pemilik tanah tersebut. “Hubungi lurah saja,” katanya singkat saat dihubungi Lombok Post. (tih/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks