alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

SK Pemecatan ASN Mantan Napi Korupsi Sudah Diteken Bupati

SELONG-ASN mantan napi korupsi di Lotim tak pernah berhenti menyuarakan harapannya. Sebagian dari mereka ada yang berangkat ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Sebagian lagi mencari celah dari pintu informasi ke informasi lainnya.

Hasbi, merupakan satu dari 16 ASN mantan napi korupsi yang ingin menyuarakan harapannya. Meski di injury time, Hasbi tetap pergi ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim. Tujuannya untuk menanyakan kepastian SK pemecatan dan honornya yang sudah tiga bulan distop untuk sementara. “Sudah tiga bulan honor tidak masuk,” kata Hasbi kepada Lombok Post, kemarin (29/4).

Hasbi yang pada 2007 lalu tersandung kasus korupsi tukar guling tanah pecatu Kadus Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, mengatakan ingin menyuarakan kebenaran. Menurutnya, posisinya sebagai Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa, Bagian Pemerintahan Desa, Sekda Lotim. Di pengadilan, ia terbukti menyalahgunakan wewenang jabatan dan dijerat hukuman 1,3 tahun di Lapas Mataram.

“Yang saya ingin pertanyakan, kasus saya ini kan hanya kesalahan administrasi. Apakah tidak ada pembedaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, ASN bernaung di bawah satu korps. Hal itu seharusnya memberikan kesempatan baginya, dan ASN mantan napi korupsi lainnya  untuk mendapatkan pembelaan. Setidaknya dari ASN sendiri. “Ketika kita ada masalah, seharusnya pemda tampil memberikan pembelaan hukum. Jangan dilepas begitu saja,” pintanya.

Dengan langkah damai, Hasbi mengatakan, akan memperjuangkan statusnya sebagai ASN. Salah satu langkah yang dilakukan nantinya adalah melakukan PK. Kata Hasbi, dari sebelumnya, ia telah lama diminta untuk melakukan kasasi.

Kepala BKPSDM Lotim M Hairi mengatakan, SK pemecatan ASN mantan napi korupsi sudah jadi dan ditangani bupati. Hanya saja, kemarin (29/4), ia melakukan pembahasan dengan BKPSDM NTB yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mungkin waktu pengeluaran SK. “Ya, SK sudah jadi. Tapi untuk kepastian kita keluarkan sedang dibahas bersama,” jelasnya.

Adapun untuk honor ASN mantan napi korupsi yang sempat diberhentikan sejak Januari 2019 lalu, kata Hairi akan diberikan atau dirapel. “Sudah ada kebijakan dari pusat. Honor yang distop akan diberikan. Itu dari bulan Januari sampai April ini,”  pungkasnya. (tih/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks