alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Persoalan Pelatih Pencak Silat Sudah Klir

MATARAM-Gejolak penetapan pelatih pencak silat di Pelatda Mayung mereda. Itu setelah pihak KONI dan Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) NTB bertemu dan berdiskusi, kemarin (26/2).

Sekretaris Pengprov IPSI NTB Tantowi mengatakan, munculnya persoalan itu karena adanya miskomunikasi dan perbedaan pandangan. KONI menginginkan A dan IPSI menginginkan B. ”Persepsi berbeda itu yang kita selesaikan,” kata Tantowi kepada Lombok Post, kemarin (26/2).

IPSI telah mengusulkan empat nama pelatih membina atlet pelatda ke KONI. Namun, hanya dua pelatih yang mengikuti fit and proper test. ”Keduanya tidak lulus,” ujarnya.

Lalu, tiba-tiba KONI kembali menyurati IPSI. Mereka meminta IPSI mengusulkan ulang nama pelatih. ”Kita kan kaget, kok kita diminta mengusulkan ulang,” kata dia.

Seharusnya, di dalam surat dijelaskan alasan kenapa pelatih yang diusulkan tersebut tidak diterima. Sehingga, IPSI dapat mempertimbangkan pengusulan ulang nama pelatih. ”Tetapi, kami sudah mendengar alasannya langsung. Katanya, tidak lulus karena tidak memiliki lisensi,” ungkapnya.

Jika karena tak memiliki lisensi, IPSI akan mengusulkan ulang nama pelatih yang lain. Rencananya, pada Maret mendatang, IPSI akan mengirim pelatih mengikuti penataran. “Supaya lebih banyak pelatih berlisensi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, terkait ditunjuknya pelatih Dega Mardiansyah langsung oleh KONI itu bukan wewenangnya. Itu inisiatif tim satlak dan KONI. ”Kalau memang Dega ditunjuk langsung menjadi pelatih pelatda tanpa rekomendasi IPSI itu sah-sah saja,” ujarnya.

Tetapi, KONI harus menghargai cabor. IPSI akan mempertimbangkan kembali usulan nama pelatih. “Kita tidak tahu apakah Dega diusulkan atau tidak. Kalau memang Dega memiliki potensi dan kemampuan yang baik, harus kita dukung. Tetapi, final keputusannya itu ada pada lembaga,” tegasnya.

Namun, setelah pertemuan dengan KONI, ada solusi terbaik. Semua diserahkan ke pengprov cabor. ”Sekarang sudah tidak ada persoalan kok,” kata dia.

Ketua KONI NTB H Andy Hadianto mengatakan, persoalan penetapan pelatih pencak silat sudah ada solusinya. IPSI meminta waktu untuk menetapkan siapa pelatih yang diusulkan. ”Kita berikan kelonggaran. Mereka akan mengadakan rapat internal terlebih dahulu,” kata Andy.

Namun, KONI memberikan saran kepada IPSI untuk menentukan pelatih yang berkompeten. Menurutnya, Dega Mardiansyah juga bagus menjadi pelatih. ”Hasil melatihnya sudah terlihat,” ujarnya.

Atlet yang ada di pelatda merupakan jebolan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB. Saat di PPLP, atlet tersebut juga dibina Dega. ”Secara tidak langsung, chemistry antara Dega dan atletnya sudah menyatu,” kata dia.

Jika diganti, apakah chemistry antara pelatih yang ditunjuk IPSI nanti menyatu dengan atlet yang ada di pelatda. Kalau tidak ada chemistry malah menjadi persoalan baru. ”Tahun ini kita akan menjalani Pra-PON. Membangun chemistry butuh waktu lama,” ucapnya.

Andy akan menunggu usulan ulang pelatih pelatda. Jika tidak juga diusulkan, KONI akan mengambil jalan pintas. ”Mudahan secepatnya ada usulan nama pelatih dari IPSI,” kata dia.

Kalau sudah bertemu, semua persoalan pasti bisa diselesaikan. “Kalau sudah duduk bersama semua jadi adem,” pungkasnya. (arl/r1)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks