alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Peraih Emas PON Daftar TKI

MATARAM-Nasib peraih medali emas PON XIX/2016 Jawa Barat, Munakip tak seindah yang diperkirakannya. Sejak awal, dia berpikir menjadi seorang atlet berprestasi hidupnya bakal lebih sejahtera lebih baik. Tetapi, semua itu hanya diangan-angan saja.

Meskipun, sudah menyumbangkan medali emas untuk Bumi Gora, atlet asal Desa Tiwu Lekong, Lombok Tengah itu, masih bekerja sebagai guru olahraga honorer di salah satu Madrasah Ibtidaiyah. Gajinya, hanya Rp 150 ribu per bulan. Pendapatan sebesar itu, tak cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya.

Munakip sudah berupaya meminta pekerjaan yang layak ke pemerintah. Dia mengusulkan diri menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). ”Tetapi, tidak lolos,” kata Munakip kepada Lombok Post, kemarin (26/3).

Tidak lolosnya karena tidak ada formasi bagi peraih medali emas di PON. Formasi CPNS hanya diperuntukkan peraih medali Asian Games dan Sea Games. ”Kita hanya tetap mengajar dengan upah yang sangat terbatas,” ujarnya.

Dia sudah berkali-kali meminta pekerjaan ke pemerintah supaya penghasilannya untuk menghidupi keluarganya lebih baik. Tetapi, tidak ada tanggapan sama sekali. ”Entah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sudah saya mengajukan pekerjaan,” akunya.

Untuk menambah penghasilan menghidupi keluarganya, Munakip juga melatih beberapa perguruan tarung derajat di desanya. Namun, melatih itu sifatnya sukarela. ”Terkadang ada saja tambahan dari melatih. Nilainya tak besar. Ya cukup untuk menambah uang dapur,” kata dia.

Dengan penghasilan terbatas membuat Munakip mengambil jalan pintas. Dia ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. ”Saya tidak punya pilihan lagi. Saya harus pergi merantau jadi TKI,” ucapnya.

Rencananya, selesai pemilu dia akan melengkapi berkas persyaratan administrasinya. Karena, saat ini dia menjadi anggota KPPS di Desanya. ”Tunggu pemilu selesai baru saya mengurus administrasinya,” terangnya.

Dia berharap, atlet lain yang berprestasi tak bernasib sama dengannya. Supaya mereka bisa sejahtera. ”Jangan seperti saya, sudah berjuang untuk mengangkat nama NTB malah kita tidak diurus,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H MNS Kasdiono mengatakan tak setuju dengan keputusan Munakip menjadi TKI. Karena, dia pernah mengharumkan nama NTB . ”Tidak elok kalau Munakip harus bekerja menjadi TKI di Arab Saudi,” kata Kasdiono.

Menyangkut kesejahteraan atlet di daerah sudah diatur pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Olahraga. Perda itu sudah berlaku. ”Pemerintah harus menyediakan wadah untuk menyejahterakan atlet berprestasi,” tekan politisi Partai Demokrat itu.

Perda tersebut sudah disosialisasikan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, dua pekan lalu. Kasdiono menenakankan ke Dispora supaya merumuskan peraturan pelaksana Perda itu. ”Aturan pelaksana itu sebagai pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan atlet berprestasi,” ujarnya.

Dispora harus segera menerbitkan aturan pelaksana Perda tersebut. Jangan sampai, rumusannya tersebut diselesaikan setelah PON 2020 nanti. ”Kalau selesai PON itu bisa berbahaya. Bakal banyak atlet yang tidak memiliki pekerjaan setelah berprestasi,” ungkapnya.

Kasdiono tidak mau membeberkan idenya pada aturan pelaksana Perda tersebut. Karena itu bukan ranahnya. “Itu ranah Dispora selaku perwakilan dari eksekutif,” tegasnya.

Kasdiono menekankan, menyejahterakan atlet berprestasi bukan harus menjadi PNS. Mungkin bisa dibantu untuk pengembangan berwirausaha. ”Nanti para atlet berprestasi diarahkan untuk terjun ke dunia bisnis,” ujarnya.

Kadispora NTB Hj Husnanidiaty Nurdin menyayangkan sikap Munakip yang harus bekerja menjadi TKI di Arab Saudi. Peluang untuk mencari kerja di daerah masih  ada. ”Saya belum tahu persoalan yang dihadapi Munakip. Mungkin perlu kita diskusi dengannya,” kata Husnanidiaty.

Nantinya, Munakip bisa didorong menjadi pengusaha. Pemerintah memberikan pelatihan kepadanya. ”Nanti kita berikan dukungan berupa peralatan dan sebagainya,” jelasnya.

Jika memang ngotot meminta menjadi  PNS, tentu tidak bisa.Karena saat ini belum disediakan kuota bagi atlet berprestasi. ”Harus bersabar dulu,” kata dia.

Jika ada kuota itu, Dispora paling pertama yang akan mendaftarkan Munakip menjadi CPNS. ”Untuk sementara, bisa didorong untuk berwirausaha,” pintanya.

Sementara itu, terkait peraturan pelaksana Perda tentang penyelenggaraan olahraga itu masih proses perumusan. Diperkirakan diselesaikan pada Juli mendatang. “Kemungkinan selesai Puasa kita akan selesaikan. Paling tidak Juli-lah,” pungkasnya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks