alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Lelang Jabatan Dua OPD Diperpanjang

SUMBAWA-Masa pendaftaran lelang jabatan untuk 10 OPD ditutup pada Senin lalu (11/3). Namun dari 10 OPD yang dibuka, hanya 8 yang memenuhi persyaratan dan dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan dua OPD lainnya, diberikan waktu tambahan.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel)  H. Rasyidi menyampaikan, dengan berakhirnya waktu pendaftaran, ia kemudian melakukan pertemuan bersama tim pansel. Hasilnya masih ada dua OPD yang belum memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan prosesnya. Yaitu jabatan Staf Ahli Hukum Bupati dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

“Kita teliti ternyata dari 10 peluang yang kita umumkan itu, baru delapan yang pelamarnya sesuai dengan harapan kita, minimal 4 pendaftar. Baru delapan terpenuhi tinggal dua yakni Staf Ahli Hukum dan Diskominfotik. Diskominfotik sudah tiga tinggal satu yang kita tunggu. Kemudian staf ahli baru satu yang berminat,” ungkapnya, kemarin (12/3).

Menurutnya, berdasarkan keputusan tim pansel, maka pendaftaran lelang jabatan di dua OPD tersebut akan ditambah satu minggu kedepan. Jika selama waktu tambahan ini masih belum memenuhi persyaratan, tim pansel akan melaporkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Nantinya arahan yang diberikan KASN akan ditindaklanjuti tim pansel. Sementara untuk delapan OPD yang sudah memenuhi persyaratan sekarang sedang proses seleksi,” jelasnya.

Diterangkan, salah satu hal yang terpenting dalam proses seleksi adalah batas usia. Di mana usia maksimal peserta yakni 56 tahun, sebelum pelantikan.

“Artinya minimal kelahiran bulan April 1963. Karena pada saat pelantikan tidak boleh pejabat yang sudah terseleksi itu lebih satu hari dari usia 56 tahun,” tukasnya.

Sementara itu salah seorang anggota pansel Dr Iwan Jazadi mengungkapkan OPD yang paling banyak pendaftar adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup. Di dua OPD ini masing-masing ada tujuh pendaftar.

“Sementara yang paling minim adalah Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, hnya satu orang pelamar,” jelas Ketua STKIP NW Paracendikia ini. (en/jar/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks