alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Dikes Usulkan Status KLB Rabies

SUMBAWA-Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa mengusulkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies kepada Bupati Sumbawa. Hal ini menyusul terjadinya sejumlah serangan oleh HPR (hewan penular rabies) beberapa hari belakangan ini. Apalagi sudah satu orang warga dinyatakan positif rabies.

“Melihat definisi operasional KLB, maka kejadian rabies di Sumbawa sudah bisa disebut KLB. Saat ini, kepala Dikes bersama  Kepala Disnakeswan, sedang mengusulkan kepada pak bupati untuk penetapan Kabupaten Sumbawa KLB rabies,” ungkap Plh Kepala Dikes Sumbawa Surya Darmasyah di ruang kerjanya, kemarin (11/2).

Berdasarkan laporan yang diterima Dikes Sumbawa, sejauh ini sudah terjadi delapan kasus gigitan HPR. Enam kasus gigitan HPR terjadi di Sumbawa. Dua di antaranya terjadi di Kabupaten Dompu. Dari delapan kasus tersebut, satu kasus sudah dinyatakan positif rabies yang menimpa  salah seorang warga Dusun Unter, Desa Labuh Aji, Kecamatan Tarano pada Kamis 31 Januari lalu.

Untuk diketahui, manusia yang digigit HPR, tidak serta merta disebut terjangkit rabies. Namun masih disebut kasus gigitan HPR. Yang menentukan korban positif terjangkit rabies atau tidak adalah hasil pemeriksaan lab terhadap sampel otak HPR-nya.

“Penanganannya, setiap kasus gigitan HPR, tetap mendapatkan pelayanan utama. Berupa pemberian vaksin hari pertama, ketujuh sampai hari ke 21. Kemudian kalau luka di bagian atas (leher, kepala), hari pertama kita kasi SAR, VAR-nya tidak. Kalau ke bawah, cukup VAR saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Sumbawa Besar menyisir sejumlah pelabuhan rakyat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya HPR ke Pulau Sumbawa.

Kepala SKP Kelas I Sumbawa Besar drh Ida Bagus Putu Raka Ariana mengatakan, pihaknya tetap meningkatkan pengawasan. Sebab setelah Dompu, kini rabies sudah masuk ke Sumbawa. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan penyisiran di sejumlah pelabuhan rakyat di perairan Utara Sumbawa.

“Penyisiran ini kami lakukan bersama dengan Dinas Peternakan Sumbawa,” ujar Raka, kemarin.

Pihaknya melakukan penyisiran sesuai dengan tupoksi SKP. Guna memantau lalu lintas HPR. Pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rabies.

“Dari hasil penyisiran, tidak ditemukan adanya HPR,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pemasangan spanduk larangan membawa HPR masuk ke Pulau Sumbawa. Pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang keluar dan masuk Sumbawa. Pemeriksaan ini dilakukan bekerja sama dengan aparat kepolisian. Tujuannya untuk mencegah masuknya HPR.

“Hasilnya, ditemukan seorang penumpang yang membawa kucing. Akhirnya, dilakukan penolakan  karena kucing merupakan HPR,” jelasnya.

Menurut Raka, pihaknya melarang masuk dan keluarnya HPR ke Pulau Sumbawa. Apalagi belum lama ini terjadi kasus rabies di Kecamatan Tarano, yang langsung berbatasan dengan Dompu. Dalam hal ini, SKP bertugas untuk melakukan pemantauan di pelabuhan-pelabuhan. Sementara di daerah merupakan tupoksi dinas terkait. Pihaknya kini memperketat pengawasan, agar Pulau Lombok tidak terkontaminasi rabies. (en/run/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks