alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Petani Keluhkan Anjloknya Harga Garam

BIMA-Harga garam di Bima kian anjlok. Akibatnya para petani garam di daerah ini merugi. Mereka pun melakukan aksi protes. Menuntut pemerintah berbuat sesatu untuk menormalkan harga garam tersebut.

Protes para petani garam itu tampak dari deretan spanduk yang dipasang di jalan lintas Bima-Sumbawa. Tepatnya, di sekitar area tambak garam di Dusun Muku, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo. Spanduk berbentuk protes itu salah satunya bertuliskan, “Petani Garam Teluk Bima Sengsara, Gubernur Sibuk Apa?” Ada juga yang bertuliskan “Harga Garam Anjlok Bupati Sibuk Apa?”.

Keberadaan sejumlah spanduk yang dipasang pinggir jalan negara tersebut cukup menyita perhatian pengguna jalan. Banyak warga yang melintas, berfoto dengan latar belakang spanduk tersebut.

Salah seorang petani garam asal Desa Sanolo, Kecamatan Bolo Sukardin mengaku prihatin dengan anjloknya harga garam saat ini. Akibatnya para petani garam mengalami kerugian yang tidak sedikit. Padahal mereka adalah para patani kecil, yang tidak memiliki banyak modal.

Kasus seperti ini kerap dialami para petani garam. Namun nyaris tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mengantisipasinya. Para petani seolah dibiarkan sendiri menghadapi anjloknya harga garam, terutama saat panen garam berlangsung.

“Sampai hari ini belum ada perhatian untuk petani garam,” keluh Sukardin kemarin (14/8).

Harga garam, kata dia, saat ini turun menjadi Rp 9 ribu per zak, di mana satu zak berisi 50 kilogram garam. Sebelumnya, harga garam sempat bertahan di angka Rp 10 ribu per zak. Harga yang rendah tersebut jelas membuat petani rugi.

“Tahun lalu harga garam tembus Rp 30 sampai Rp 50 per zak. Tahun ini turun drastis,” katanya.

Sukardin mengaku, para petani garam sudah sering mengeluh. Klimaksnya, mereka lantas memasang sejumlah spanduk yang menyindir pemerintah yang tidak banyak berbuat dalam melindungi para petani garam seperti dirinya.

Ia sendiri tidak tahu siapa yang memasang spanduk-spanduk tersebut. Namun diakui isinya mewakili perasaan para petani garam.

“Saya sangat setuju, harga garam perlu diperjuangkan,” harapnya.

Ia berharap, pemerintah benar-benar serius memperjuangkan agar harga garam tidak terus anjlok. Sebab banyak petani garam di Bima yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Diskoperindag Kabupaten Bima H Qurban yang dihubungi Radar Tambora (Lombok Post Grup), belum dapat dikonfirmasi. (dam/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks