alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Pintu Masuk Sumbawa Dijaga Ketat

SUMBAWA-Tim gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang masuk ke Kabupaten Sumbawa. Pemeriksaan ini dilakukan di Kecamatan Tarano, yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dan Dompu. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya hewan pembawa rabies (HPR) ke dalam Kabupaten Sumbawa.

Kapolres Sumbawa AKBP Tunggul Sinatrio mengatakan, pihaknya sudah mulai mengantisipasi penyebaran rabies. Untungnya menurut kapolres penyebaran rabies di Kabupaten Sumbawa, tidak seperti di Dompu yang terbilang cukup massif.

“Kasus rabies di Sumbawa belum terlalu banyak, makanya kita upayakan pencegahan ini,” tegasnya.

Menurut kapolres, penjagaan dilakukan untuk mencegah masuknya hewan pembawa rabies (HPR) ke Sumbawa. Seperti di Kecamatan Tarano, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan pihak desa secara rutin memeriksa semua kendaraan yang masuk.

“Apabila ditemukan HPR di dalam kendaraan tersebut, maka akan langsung diamankan dan dilaporkan ke instansi terkait,” ujarnya.

Diungkapkan, selain di perbatasan dengan Dompu, di wilayah perbatasan dengan KSB juga dilakukan kegiatan yang sama. Selain itu pihaknya juga melakukan pengawasan ketat di pelabuhan rakyat. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan anggota BPKP dari Satuan Polair Polda NTB serta bekerja sama dengan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar.

Guna menekan angka penyebaran rabies, selain menyerukan eliminasi HPR liar,  pemerintah pusat melalui  Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menyerukan percepatan pelaksanaan proses vaksinasi terhadap HPR.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  melalui Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Syamsu Ma’arif menyebutkan,  pemerintah pusat telah mendrop sebanyak 3000 vaksin hewan, khusus untuk Kabupaten Sumbawa.

Vaksinasi akan dilakukan secepatnya, sehingga penyakit ini tidak semakin meluas. Begitu stok vaksin menipis, segera di drop.

“Intinya sekarang pemerintah segara lakukan vaksinasi. Sekarang dari 3000 vaksin yang kita drop, belum ada data masuk ke kita berapa yang sudah terpakai,” katanya, usai sosialisasi di hadapan kepala OPD, camat dan kades se Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis Rabies, kemarin di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa. Adapun target vaksinasi  oleh pemerintah pusat di Kabupaten Sumbawa, yakni, 70 persen dari jumlah populasi HPR di Kabupaten Sumbawa.

Sementara itu Bupati Sumbawa Husni Djibril menegaskan, rabies harus ditangani secara lebih massif dan sistematis. Selain itu, upaya sosialisasi, vaksinasi dan eliminasi terhadap HPR ini juga perlu terus ditingkatkan. Dengan melibatkan semua unsur terkait baik ASN, TNI-Polri dan masyarakat. Hal ini untuk memastikan agar semua masyarakat yang tergigit HPR mendapatkan pelayanan medis yang memadai.

Disampaikan, Pemkab Sumbawa telah melakukan langkah-langkah pro-aktif, berjaga-jaga untuk mencegah rabies masuk ke daerah ini.

“Saya juga telah menginstruksikan untuk melengkapi petugas lapangan yang bersentuhan langsung dengan HPR dengan pelindung keamanan, sehingga merasa aman dalam bekerja, serta alat, bahan dan dukungan operasional untuk dilengkapi secara memadai,” ungkap bupati.

Karenanya, ia berharap, selain upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah tersebut, juga diminta kepada tim gerak cepat KLB rabies yang telah dibentuk dapat mendukung para camat, lurah dan kepala desa, kepala dusun, serta seluruh petugas di lapangan. Dengan melakukan evaluasi secara rutin dan merumuskan langkah-langkah taktis operasional jika ada masalah yang muncul. Sehingga upaya penanggulangan rabies benar-benar dapat berjalan secara maksimal. (run/en/r3) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks