alexametrics
Kamis, 18 Agustus 2022
Kamis, 18 Agustus 2022

Dinas ESDM Evaluasi Kepatuhan Pengusaha Tambang Batuan

SUMBAWA-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB memberikan pembinaan dan pendampingan evaluasi kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan periode April-Juni 2022. Ini Guna mengetahui seberapa banyak kepatuhan perusahaan tambang di NTB.

“Sekarang harus komitmen membuat laporan pertambangan tiap triwulan. Langkah ini baru dimulai. Meski berat, tapi kalau tidak dilakukan kapan lagi,” kata Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM NTB Trisman di sela-sela kegiatan di Hotel Sernu Raya, Sumbawa, Rabu (22/6).

Trisman tak memungkiri langkah awal ini dirasakan cukup berat bagi 80 peserta perusahaan tambang dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Namun pihaknya harus memulainya dari sekarang. Karena pelaporan evaluasi tambang dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun.

“Kegiatan evaluasi ini sekaligus memberikan perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat. Bila pengawasan pelaporan ini dilakukan sekali saja, (laporan, red) seterusnya akan mudah tinggal copy paste,” jelasnya.

Dalam evaluasi, ada 12 kriteria yang harus dimiliki perusahaan tambang batuan. Yakni, penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) 2021, penyampaian laporan kegiatan triwulan, penyusunan rencana dan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, mengangkat kepala teknik tambang.

Baca Juga :  Lawan Korona, Polres Sumbawa Intensifkan Razia Masker

Kemudian, penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang, memasang tanda batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), papan perizinan, papan informasi, pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pembayaran PNBP (iuran tetap dan royalti), laporan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta laporan akhir. “Di sini (12 kriteria, red) akan dilihat poin-poin mana saja yang mereka sudah ada lakukan atau tidak,” ungkap Trisman.

Sarjana Pertambangan ini menekankan, pada kriteria tersebut ada kewajiban yang harus diperhatikan perusahaan tambang terhadap lingkungan. “Pada poin ketiga misalnya, pasca tambang apa yang dilakukan. Ada yang sebut ditanami pohon durian dan lainnya,” imbuhnya.

Dengan adanya pelaporan ini, sambung dia, secara tidak langsung menjawab dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya. Artinya, dalam penyusunan laporan ini nanti akan melibatkan tenaga kerja lain. Sehingga, membuka lapangan kerja pada bagian administrasi dalam menyelesaikan dan menyusun laporan.

“Harapannya dengan adanya pelaporan ini turut buka kesempatan kerja, karena membutuhkan tenaga administrasi di perusahaan tambang tersebut. Hal seperti ini yang diinginkan sebagai wujud peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat,” terang dia.

Baca Juga :  Kantongi Sabu, Lelaki Asal Lopok Diringkus Polres Sumbawa

Terpenting juga, dengan rutinnya penyusunan pelaporan tiga kali dalam setahun dapat menjadi dasar acuan pemerintah daerah. Khususnya dalam memberikan reward bagi perusahaan-perusahaan tambang yang mengurus izin dan kelengkapannya.

“Jika rutin dan selesai, pada akhirnya nanti akan ada reward pada hari pertambangan nasional di bulan Oktober mendatang,” tutupnya.

Sementara itu, Madun salah satu peserta dari Kabupaten Dompu mengapresiasi kegiatan evaluasi ini. Menurut dia, selama ini memang belum ada sosialisasi pendampingan bagi perusahaan tambang di NTB.

Dia melihat, laporan tersebut tidaklah berat karena berkaitan dengan legalitas yang jelas. Serta tak ada lagi tumpang tindih. “Legalitas jelas, pendapatan jelas, maka kinerja juga harus jelas. Kita apresiasi kegiatan ini, agar ke depan kita lebih jelas secara legalitas. Sepulang dari ini (kegiatan, red) kami akan bentuk (tenaga administrasi, red) dan evaluasi lagi secara intern,” tandas pria asal Jelantik, Kabupaten Loteng ini. (ewi/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/