alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

PPK Dilatih Teknis Pemungutan Suara

SUMBAWA-Anggota PPK se-Kabupaten Sumbawa, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terkait prosedur dan mekanisme pemungutan suara di Hotel Sernu yang dilaksanakan KPU Sumbawa, Sabtu lalu (23/3). Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumbawa Aryati mengatakan, dalam kegiatan ini, PPK diberikan pemahaman terkait prosedur, tata kerja dan mekanisme perhitungan suara. “Juga pemahaman terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan,” ujar Aryati.

Kegiatan ini bertujuan agar PPK bisa lebih profesional dalam bekerja. Dalam kegiatan ini, pihaknya memberikan penekanan terkait regulasi yang membedakan proses pemungutan suara pada pemilu 2014 dan 2019. Dicontohkan, saat ini, ada aturan bahwa pemilih yang datang ke TPS harus menunjukkan KTP elektronik atau identitas lain. Adapun identitas lain yang dibawa dibatasi regulasinya. Antara lain, suket, kartu keluarga, passport atau SIM. Kemudian untuk pemilih yang masuk dalam DPTb, harus menunjukkan formulir A5 pindah memilih. Juga harus menunjukkan KTP elektronik atau identitas lainnya.

Sementara pemilih yang masuk kategori DPK, adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, adalah masyarakat yang benar-benar merupakan warga desa atau kelurahan setempat. Juga memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Nantinya, masyarakat ini akan dilayani dengan menunjukkan KTP elektronik,” jelasnya.

Aryati mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga menekankan, sistem menyalurkan hak pilih, berbasis daerah pemilihan (dapil). Jika masyarakat berasal dari daerah pemilihan lain, maka akan mendapatkan surat suara sesuai dengan dapilnya. Pemilih juga tidak boleh membawa handphone ke dalam bilik suara.

Pihaknya juga berharap tidak terjadi pemungutan suara ulang (PSU). Dalam hal ini, PSU bisa dilakukan jika pembukaan kotak suara atau sertifikat pemungutan suara tidak dibuka sesuai dengan prosedur. Apabila anggota KPPS merusak surat suara, menandai surat suara, mendorong pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya, maka PSU bisa dilakukan.

“Jika ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT atau DPTb tapi dipersilakan untuk menyalurkan gak pilihnya, maka PSU juga bisa dilakukan,” paparnya. (run/r3) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks