Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

Rancangan Pemekaran Dapil II KSB: Demokrat Menolak, Golkar Setuju

TALIWANG-Partai politik (parpol) menyikapi rancangan pemekaran daerah pemilihan (Dapil) II Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada Pemilu 2024. Dapil II meliputi Poto Tano, Seteluk, Brang Rea, dan Brang Ene.

Rencananya, Dapil II akan dimekarkan menjadi dua dapil 2024. Poto Tano-Seteluk menjadi dapil sendiri dengan alokasi lima kursi. Brang Rea dan Brang Ene empat kursi.

”Demokrat KSB menolak rencana pecah dapil Sumbawa Barat II jelang pemilu legislatif 2024,’’ tegas LO Partai Demokrat Aef Husain saat menghadiri sosialisasi tata cara penyampaian tanggapan masyarakat dalam uji publik penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD yang digelar KPU KSB, Selasa (29/11).

Demokrat menilai, pemecahan dapil II ini tidak perlu. Karena alokasi kursi di dapil ini tidak berubah alias tetap sembilan kursi, seperti pemilu 2019 lalu. ”Artinya tidak ada penambahan. Demokrat tetap pada skema atau rancangan pertama, dapil KSB tetap pada posisi semula,’’ katanya.

Berbeda dengan Demokrat, Partai Golkar setuju dengan opsi pemecahan dapil. Hanya saja, Golkar tidak setuju dengan alokasi kursi masing-masing dapil. ”Kita setuju ada pemecahan dapil, tapi alokasi kursinya yang kurang proporsional. Harusnya, dapil Poto Tano seteluk enam kursi, Brang Rea-Brang Ene tiga kursi,’’ kata LO Partai Golkar Agus.

Baca Juga :  Bunuh Selingkuhan Istri, Adnan Dituntut Enam Tahun Bui

Golkar melihat, alokasi kursi untuk dua dapil baru ini mengalami ketimpangan. Berdasarkan data KPU, jumlah penduduk di Kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Seteluk jauh lebih banyak dibanding Kecamatan Brang Rea dan Brang Ene. Agus menyebut, jumlah penduduk Poto Tano dan Seteluk jika digabung mencapai 32.701 jiwa. Sementara, Brang Rea dan Brang Ene hanya memiliki penduduk 23.126 jiwa. ”Skema alokasi kursinya saja yang tidak sesuai. Harusnya enam di Poto Tano-Seteluk dan tiga di Brang Rea-Brang Ene,’’ ulangnya lagi.

Ketua DPD PKS KSB Norvie Apriansyani mengikuti apapun yang diputuskan KPU Pusat. Dia menegaskan, pemecahan Dapil II masih sebatas rancangan. Karena keputusan akhirnya ada di KPU pusat. ”Kita siap-siap saja apapun yang diputuskan KPU Pusat. Apakah tetap tiga dapil seperti pemilu 2019 lalu, atau berubah menjadi empat dapil pada pemilu 2024 mendatang,’’ katanya.

Bagi PKS, perubahan dapil ini bagian dari rencana kerja KPU KSB yang memang harus disampaikan ke KPU Pusat. Meski ada perubahan dapil, namun dalam rancangan itu tidak menambah jumlah perolehan kursi DPRD. ”Jumlah kursinya tetap 25 anggota dewan baik itu menggunakan dapil lama atau dapil baru. Khusus untuk dapil baru, yang berubah itukan hanya alokasi kursi saja tapi totalnya tetap sembilan,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Jarak Pemilu dan Pilkada 2024 Terlalu Dekat Pengaruhi Partisipasi

Ketua KPU KSB Denny Saputra menegaskan, rancangan perubahan Dapil II sudah diajukan ke KPU Pusat. ”Opsi pertama tetap tiga dapil. Opsi kedua barulah adalah perubahan dapil. Tapi total keseluruhan kursinya tetap 25,’’ ujarnya.

Denny tidak menampik banyak yang mempertanyakan rancangan II tentang perubahan dapil Poto Tano, Seteluk, Brang Rea dan Brang Ene menjadi dua dapil baru. ”Aturannya demikian, jumlah penduduk kita masih di bawah 200.000, kita tidak dapat jatah penambahan jumlah kursi. Sementara saat ini penduduk KSB masih di angka 145 ribu lebih,’’ tandasnya.

Dia menjelaskan, perubahan Dapil II ini tetap mengacu pada tujuh prinsip utama tentang penyusunan dapil. Yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, coterminous atau berada dalam cakupan dapil anggota DPRD provinsi yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

”Dari tujuh prinsip penyusunan dapil ini hanya kesetaraan nilai suara dan kesimbungan yang tidak terpenuhi. Nah bagaimana hasil akhirnya nanti, kami persilahkan semua pihak mengajukan tanggapannya secara resmi ke KPU,’’ tambahnya. (far/r8)  

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks