alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022
- Advertisement -spot_img

Indeks Berita Tentang :

Anggaran

Kena Refocusing, Dana Bansos Bupati Lotim Tahun Ini Dikurangi

Pemkab Lombok Timur kembali merefocusing anggaran belanjanya tahun ini. Sekretaris Daerah Lotim M Juaini Taofik menerangkan, penguatan fokus belanja tersebut dilakukan untuk menalangi kekurangan pendapatan pada APBD 2022.

Diduga Ada Penyalahgunaan, Polda NTB Usut Penggunaan Anggaraan Covid-19

Polda NTB menerima laporan terkait dugaan penyalahgunaan dana Covid-19 provinsi NTB di bidang kesehatan tahun 2020. Atas dasar itu, Polda NTB mulai mengusut dugaan penyelewengan tersebut.

Kejati NTB Temukan Anggaran Penyewaan Ekskavator di Pemkab Bima Diduplikat

Kejati NTB telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprinlid) dugaan korupsi penyewaan ekskavator di Kabupaten Bima. Hasil telaahan jaksa terhadap kasus tersebut, ditemukan adanya duplikasi anggaran.

Secercah Harapan Menuju NTB Gemilang

Saat ini belanja barang ditekankan dalam rangka penanganan covid-19 seperti pengadaan obat-obatan, pengadaan dan insentif SDM kesehatan dan non-kesehatan, pembelian sarana dan prasarana kesehatan, penambah daya tahan tubuh pegawai dan APD dan kegiatan lain terkait penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian walaupun mengalami penurunan pagu dari tahun lalu, realisasi belanja barang tetap akan menyasar kepada rekanan atau pihak ketiga dari satuan kerja, seperti toko ATK, usaha UMKM yang bergerak di bidang makanan, obat-obatan, jasa transportasi.

Inspektorat dan BPKP Evaluasi Anggaran Penanganan Korona Lombok Utara

Inspektorat KLU dan BPKP NTB tengah melakukan evaluasi penggunaan anggaran Covid-19. ”Sedang turun,” kata Kepala Inspektorat KLU H Zulfadli, kemarin (9/10).

Tahun 2021, Dana Desa Naik Tipis

Anggaran Dana Desa (DD) untuk tahun 2021 hanya naik tipis. Dari Rp. 71,2 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 72 triliun pada tahun 2021 nanti.

Pemprov NTB Anggarkan Rp 310,5 Miliar Tangani Dampak Ekonomi Pandemi

Dari Rp 926,9 miliar lebih APBD yang direfocusing untuk penanganan covid-19, Rp 466,29 miliar untuk penanganan kesehatan. Kemudian Rp 150,17 miliar untuk penanganan dampak sosial melalui JPS, dan Rp 310,51 miliar lebih untuk dampak eknomi saja. Penanganan dampak ekonomi itu berupa pemberian stimulus ekonomi dan bantuan permesinan bagi IKM dan UMKM. Sehingga kapasitas produksi mereka semakin meningkat.

Terdampak UU Korona, Dana Desa Terancam

JAKARTA-Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 akan berdampak terhadap dana desa. Sebab,...

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/