Rencana Pemkot Mataram untuk melakukan mutasi usai lebaran mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Mataram. Komisi I DPRD Kota Mataram yang membidangi persoalan pemerintahan malah menilai mutasi sebagai keniscayaan dan memang dibutuhkan oleh Pemkot Mataram saat ini.
Mutasi virus korona (covid) yang bersumber dari Afrika Selatan pada Minggu malam (2/5) ditemukan menjangkiti salah seorang warga di Bali. Itu artinya, virus korona B1351 atau dikenal dengan varian raja sudah sangat dekat dengan NTB.
Pemda KLU memiliki dasar untuk bisa melakukannya lebih cepat. Yakni surat rekomendasi dari KASN Nomor B-1037/KASN/3/2021 yang bersifat segera berupa rekomendasi pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkup Pemda KLU.
Bupati Lombok Timur kembali mengubah komposisi kepala OPD. Jumat (29/1), tiga pejabat eselon II Pemkab Lombok Timur digeser, Jumat (29/1). Pelantikan dilakukan Sekda Lotim HM Juani Taofik di ruang kerjanya.
Gubernur NTB kembali memutasi sejumlah pejabat. Salah satu yang disorot adalah mutasi terhadap kepala Dinas Kesehatan (Dikes) dan direktur RSUD NTB karena dilakukan di tengah melonjaknya kasus positif covid. Mutasi keduanya dilakukan bersama ratusan pejabat dari eselon II, III, dan IV, Kamis (21/1).
Keinginan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh untuk melakukan mutasi pejabat terancam batal. Sebab, Pemkot Mataram besar kemungkinan tak akan mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebanyak 315 pejabat eselon IV Pemkab Lombok Timur dilantik serentak di tiga lokasi berbeda, Senin (11/1). Hal ini dilakukan supaya bisa menerapkan protokol kesehatan dengan optimal untuk mengantisipasi penularan covid-19.
Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh kemungkinan akan memberi kejutan sebelum berhenti menjadi orang nomor satu di Kota Mataram. Kejutan itu berupa mutasi pejabat.
Gubernur NTB H Zulkieflimansyah kembali mengutak-atik pejabatnya. Kemarin (17/9), dua pejabat eselon II dirotasi. Keduanya adalah H Azhar dan I Gusti Bagus Sugihartha.c
