“Kita harap Dirut RSUD Provinsi NTB memberikan dan meningkatkan perhatiannya, khususnya bagi rumah sakit yang menjadi rujukan dari provinsi yang ada di Pulau Sumbawa. Agar rumah sakit setempat dapat memaksimalkan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” kata Ketua Komisi V DPRD NTB TGH Mahally Fikri.
Fakta utang yang ternyata kian membengkak, setelah sebelumnya hanya diperkirakan Rp 300 miliar, menurutnya, menggambarkan betapa reyotnya fiskal daerah di bawah pemerintahan Zulkieflilamansyah-Sitti Rohmi Djalilah. Politisi Demokrat ini lantas khawatir, besarnya utang Pemprov NTB bakal membuat ekonomi daerah terganggu.
Kepastian ini setelah DPD Partai Demokrat NTB menerima surat pemberitahuan dari DPP Partai Demokrat tentang pemberitahuan pelaksanaan musda ke IV DPD Partai Demokrat NTB.
Masa kepengurusan DPD Partai Demokrat NTB sepertinya tidak akan mengikuti periodisasi sampai 2022. Tetapi tahun ini diminta menyiapkan diri untuk menggelar musda. Hal ini terungkap setelah Ketua DPD Demokrat NTB TGH Mahally Fikri mengikuti rapat Commander’s Call dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
