alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Validasi Rumah Rusak, Pemkab Bentuk Tim Khusus

TANJUNG– Belasan ribu rumah warga korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum divalidasi. Sementara batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa akan berakhir pada 25 Agustus mendatang. Untuk itu Bupati KLU H Najmul Akhyar mengaku membentuk tim khusus percepatan validasi.

“Kemarin kami sudah selesai membuat SK tim khusus untuk percepatan validasi itu, sehingga mereka bisa langsung bekerja,” ujarnya, kemarin (1/8).

Ia menuturkan, tim khusus ini akan bertugas memvalidasi rumah-rumah yang sudah berdiri dengan menggunakan uang pribadi. Apabila sudah memenuhi ketentuan, tim akan merekomendasikan agar pemilik rumah tersebut diberikan haknya.

“Jumlah rumah yang belum tervalidasi ini cukup banyak. Kami berharap 25 Agustus mendatang, sudah tervalidasi semua,” katanya.

Ia melanjutkan, tim khusus ini diharapkan bisa lebih mempermudah masyarakat. Pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk merampungkan validasi hingga batas yang ditentukan. Jika nanti tidak bisa rampung seluruhnya, bupati tetap akan berupaya mencari jalan keluar.

“Kami terus mendorong BPBD untuk menyelesaikannya,” tandasnya.

Berdasarkan data pemkab, asumsi jumlah rumah yang rusak pascagempa  tahun lalu sebanyak 75.681 unit. Sementara jumlah rumah yang divalidasi sebanyak 56.557 unit. Sehingga jumlah rumah rusak yang belum divalidasi diasumsikan sebanyak 19.124 unit.

Dari asumsi kerusakan sebanyak 75.681 unit tersebut, jumlah rumah RR (rusak ringan) sebanyak 15.117 unit, RS (rusak sedang) sebanyak 7.086 unit dan RB (rusak berat) sebanyak 53.428 unit. Sementara rekening terisi sampai saat ini dengan rincian RR sebanyak 379 KK dengan anggaran sebesar Rp 3,79 miliar. Untuk RS sebanyak 128 KK dengan angggaran sebesar Rp 3,2 miliar, dan untuk RB sebanyak 41.391 KK dengan anggaran sebesar Rp 2,69 triliun lebih. Sehingga yang sudah tersalurkan sebesar Rp 2,76 triliun lebih. (fer/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks