alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Saksi Parpol Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu

TANJUNG-Sejumlah saksi dari tujuh parpol di TPS 3 dan 4 Dusun Sangiang, Kecamatan Kayangan, melaporkan dugaan kecurangan saat rekapitulasi suara di tingkat PPK ke Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) kemarin (3/5). Mereka meminta Bawaslu segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Ketujuh saksi parpol tersebut yakni dari PDIP, PPP, Demokrat, Berkarya, Nasdem, Gerindra, dan Golkar. Saksi PDIP Dian Gunardi menuturkan, kedatangan mereka untuk melaporkan sejumlah kasus yang mereka temukan saat pleno di tingkat kecamatan. Di antaranya dugaan kecurangan saat pleno TPS 3 dan TPS 4 Dusun Sangiang, Desa Slengen.

“Ada beberapa kasus yang kami laporkan. Di antaranya rekap suara tidak sah yang berbeda,” jelas Dian di kantor Bawaslu KLU.

Sebagai saksi parpol, dirinya dan keenam saksi lainnya meminta agar temuan tersebut dibuktikan saat pleno PPK. Akhirnya kotak suara di TPS tersebut dibuka. Di dalam kotak suara tersebut ternyata ditemukan beberapa suara yang tidak sah yang bercampur dengan suara sah.

Selain itu, mereka juga menemukan surat suara DPRD provinsi yang berada dalam kotak suara DPRD kabupaten. Menurutnya surat suara tersebut seharusnya dihitung sebagai surat suara tidak sah. Namun kenyataannya justru ditulis menjadi suara sah dalam C1.

Ia menambahkan, setelah melakukan penghitungan di TPS 3 dan TPS 4, mereka menemukan data yang tidak sinkron. Pihaknya khawatir di TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 pun akan terjadi hal yang sama.

“Makanya kami minta Bawaslu menindaklanjuti ini,” pungkasnya.

Saksi dari PPP Saiful Wathan mengatakan, selain di  TPS 3 dan TPS 4 kasus serupa diduga juga terjadi di TPS 5. Sayangnya meraka tidak memiliki cukup bukti.

Ia menuturkan, di  TPS 3 para saksi melihat kecurangan yang kasat mata. Sejumlah bukti kecurangan yang dikemukakan saksi meliputi, tidak sinkronnya jumlah pengguna hak suara dengan total suara sah dan tidak sah.

Saksi parpol diakuinya telah meminta kotak suara dibuka. Setelah dibuka, kemudian dicocokkan antara C1 Plano dan C1, namun tetap tidak sinkron.

“Baik PPK dan saksi menghitung suara ulang, ketika pleno di kecamatan. Sehingga dari hasil hitung ulang itu, banyak suara batal dari suara sah yang disahkan KPPS,” katanya.

Setelah penghitung ulang digelar, diketahui komposisi perolehan suara berubah. Misalnya Demokrat yang awalnya mendapat 30 suara, berkurang menjadi 14 suara. Suara PAN juga berubah dari 280 menjadi 221.

Ada pula suara partai lain yang tercatat  memperoleh suara, misalnya  PKPI dan PBB masing-masing mendapat satu suara. Selain itu, suara batal bertambah dari 6 suara menjadi 42 suara. Diketahui pula adanya 2 surat suara untuk DPRD provinsi yang masuk ke kotak suara DPRD kabupaten.

“Sebelum penghitungan suara ulang, hanya dua partai yang dapat suara, yaitu PAN 280 dan Demokrat 30. Total suara harusnya 280, tetapi total suara sah justru sebanyak 282, belum ditambah 6 suara batal,” tuturnya.

Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto mengatakan, laporan yang disampaikan sudah melebihi batas waktu yang tentukan undang undang. Artinya laporan itu sudah kedaluarsa sehingga tidak bisa ditindaklanjuti pihaknya.

“Namun kami tetap akan melakukan pengkajian dan hasil kajian itu nanti yang akan disampaikan,” tandasnya.

Sebelumnya, pihaknya sudah melayangkan surat balasan ke pelapor kaitannya dengan laporan itu. Karena hari libur, akhirnya hari ini pelapor diundang ke Bawaslu guna melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi.

Sebab di Bawaslu ada prosedur tata cara pelaporan yang harus diisi. Katanya, pelapor dan saksi sudah dimintai keterangan terkait laporan tersebut. Namun pihaknya belum bisa memutuskan seperti apa kelanjutan dari laporan itu.

“Terkait kelanjutannya kedepan, itu nanti akan kita kaji dulu seperti apa. Dari hasil kajian itulah yang akan kita sampaikan nanti kepada pelapor,” pungkasnya. (fer/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks