alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Perlu Koordinasi Lebih Baik Lagi

TANJUNG-Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Fauzan Fuad angkat bicara terkait pengembangan paralayang di KLU. Selama ini koordinasi antar OPD terkait dinilainya masih kurang, sehingga nasib paralayang masih mengambang.

Menurut Fauzan, jika paralayang dipandang sebagai kegiatan pemuda, pihaknya ikut turun tangan. Kalau dipandang sebagai destinasi wisata, maka Dinas Pariwisata yang punya kewenangan mengembangkannya. Tetapi kalau dipandang dari segi olahraga, maka KONI juga memiliki peran.

“Artinya para pihaknya ini harus mau berkoordinasi,” ujarnya.

Dikatakan, dalam mengembangkan paralayang ini, pihaknya bertugas mengembangkan SDM. Jika dijadikan sebagai cabor, maka pembiayaannya berasal dari KONI. Sementara jika ada kaitannya dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), maka Disbudpar yang menganggarkannya sebagai bagian dari destinasi wisata baru.

“Kalau melihat dari kegiatan para pemuda, maka anggarannya di Dikpora,” jelasnya.

Mengenai lokasi paralayang di Bukit Buani, dirinya tidak menampik belum berjalan maksimal. Ia menduga hal ini disebabkan koordinasi antar OPD terkait yang masih kurang. Terutama mengenai penunjukkan pembina atau pelatih.

“Yang menunjuk (pelatih) adalah Dinas Pariwisata. Tapi tidak pernah juga dilaporkan ke kita, kelanjutan seperti apa,” ungkapnya.

Meski begitu, Fauzan menduga kurangnya koordinasi tak lepas dari bencana gempa yang menimpa KLU tahun lalu. Semua ide pengembangan paralayang menghilang, karena semua pihak berkonsentrasi menangani dampak gempa.

“Meski begitu hal ini juga tidak boleh dilupakan,” katanya

Fauzan mengatakan, lokasi paralayang yang ideal berada di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Lokasinya dinilai sangat bagus, bahkan bisa diintegralkan dengan kawasan tiga gili.

“Kalau Dinas Pariwisata ngajak koordinasi, kita akan menawarkan lokasi tersebut,” tandasnya. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks