alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Kabar Baik, THR untuk ASN Lombok Utara Cair

TANJUNG-Kabar gembira bagi ASN Lombok Utara. Tercatat Rp 11,8 miliar tunjangan hari raya (THR) mulai disalurkan Rabu (5/5).

Bahkan eselon II dan DPRD yang tidak mendapatkannya pada tahun sebelumnya, bakal mendapatkan THR tahun ini. ”Semua ASN dapat, termasuk DPRD,” ujar Penjabat (Pj) Sekda Lombok Utara H Raden Nurjati, di ruangannya, (4/5).

Nurjati menuturkan, surat perintah mengenai THR sudah ada dari pemerintah pusat. Saat ini pihaknya tinggal memproses hal tersebut.

”Sekarang sih sudah harus mulai dibayarkan,” sambung dia.

Besarannya sama dengan besaran gaji saat Maret lalu atau satu kali gaji. Sedangkan tenaga kontrak dan honorer daerah, tidak mendapatkan THR.

”Kalau bupati dan wakil bupati juga terima,” jelas kepala Diskoperindag UMKM Lombok Utara itu.

Terkait anggaran THR yang akan disalurkan, jumlahnya mencapai Rp 11,8 miliar. Anggaran ini dianggarkan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran ini sudah ditransfer pusat dan akan segera disalurkan.

”Kemungkinan besok (hari ini, Red) THR itu sudah mulai dibagikan dan tidak ada pembatasan waktu pembagian,” jelas dia.

Disinggung mengenai destinasi wisata selama lebaran, Nurjati mengatakan tidak ada penutupan. Sebab aktivitas perekonomian masyarakat juga harus tetap berjalan. ”Tapi kami ingatkan agar mengedepankan protokol kesehatan,” tandas dia.

Kepala BPKAD Lombok Utara Sahabudin mengatakan, penyaluran THR mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021. Untuk Lombok Utara sendiri, proses pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) THR oleh OPD dimulai kemarin.

”Sudah mulai dicairkan 5 Mei setelah SP2D diterbitkan,” jelas dia.

Sahabudin membeberkan, anggaran THR Pemda Lombok Utara Rp 11.878.271.900. Jumlah tersebut sudah termasuk untuk kepala daerah dan DPRD. Sedangkan jumlah ASN yang akan menerima THR 2.755 orang dengan rincian PNS 2.717 orang dan PPPK 38 orang.

”Untuk tenaga kontrak tidak ada, karena regulasi sebagai dasar pembayaran juga tidak ada,” kata dia.

”Acuannya selain Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, juga Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021,” pungkas dia. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks