alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Rp 16 Miliar Pajak Hotel Restoran di Lombok Utara Belum Tertagih

TANJUNG- Piutang pajak hotel dan restoran di KLU yang belum tertagih cukup besar. Selama tiga tahun terakhir, tercatat Rp 16 miliar hak daerah belum diterima.

Itu dominan dari tujuh hotel dan restoran di tiga gili (Meno Air dan Trawangan), mencapai Rp 14 miliar. Ini menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

”Kita gandeng KPK untuk urusan ini, laporan itu sudah kami sampaikan juga ke KPK lengkap,”ujar Kepala Bidang Pendapatan Arifin, Jumat (3/7)

Dia membenarkan piutang pajak itu belum disetorkan ke daerah. Tidak bisa tertagih lantaran berbagai kendala sehingga tiap tahun jumlah piutang semakin terus bertambah. Sejauh ini berbagai upaya sudah dilakukan. Mulai dari teguran lisan hingga tertulis.

Namun menurut dia, itikad baik penunggak tetap ada. Terbukti setiap tahunnya setoran pajak masuk ke kas daerah meski tidak dilunasi. Temuan permasalahan sangat beragam. Seperti pergantian pemilik objek yang berpiutang, hilang tidak melanjutkan usahanya, atau usaha menurun sampai dengan bangkrut hingga bersengketa.

Meski demikian, ditegaskan piutang wajib dibayarkan. Itulah dasar pihaknya terus berupaya melakukn penagihan. Karena sifatnya itu titipan daripada konsumen yang diwajibkan membayarkan pajak ke negara.

”Kami fokus pada KPK saja sekarang ini, karena kalaupun ada langkah menuju kepada penghapusan itu tidak semudah yang kita bayangkan,”pungkas dia.

Inspektur Lombok Utara H Zulfadli mengakui, pengawasan yang dilakukannya juga tetap mempertanyakan kejelasan piutang pajak tersebut. Terlebih, piutang pajak tersebut sudah masuk dalam data temuan BPK. Itu juga dituangkan dalam sebuah rekoemendasi catatan yang harus dibahas pada tingkat eksekutif.

”Namanya hutang ya harus tetap dibayar bagaimana pun caranya. Jika tidak maka angka-angka itu akan tetap muncul setiap tahunnya,” jelas dia

Berbicara kerugian, mantan kepala Bapenda Lombok Utara itu menegaskan daerah sangat dirugikan. Pajak titipan konsumen itu merupakan hak daerah dan kewajiban pengusaha.

Dengannya banyak hal bisa dilakukan. Pembangunan berbagai sector sangat bergantung pemasukan yang diterima daerah. Untuk hal ini, pihaknya meminta bantuan kepada KPK untuk dicarikan solusi. Dokumennya pun juga sudah diserahkan ke KPK.

”Kita berharap ada penyelesaian, namun untuk penghapusan itu tidak semudah yang dibayangkan. Mekanismenya ada dan pemda tidak mungkin ingin menghapusnya juga,” tandas dia. (fer/r9)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Masuk Destinasi Wisata Terpopuler Asia 2020, Lombok Siap Mendunia

”Kalau masuk di ranking dunia artinya kita adalah destinasi yang memang layak untuk dikunjungi,” kata Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB Awanadi Aswinabawa, Rabu (5/8/2020).

Buntut Penutupan Savana Propok, TNGR Perketat Pemeriksaan Pengunjung

”Dengan penutupan ini semua akan lihat, kalau berbuat begitu pasti akan ditutup,” kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady, Rabu (5/8/2020).

Kasus Sewa Lahan Desa Sesela, Penyidik Perdalam Keterangan Saksi

Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi penyewaan lahan untuk pembangunan tower tahun 2018 masih dilengkapi. Sejumlah saksi diperiksa maraton untuk melengkapi berkas penyidikan. ”Yang sudah kita periksa baru Ketua RT dan ada juga dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” kata Kajari Mataram Yusuf, Rabu (5/8).

Efek Pandemi, Omzet Penjual Perlengkapan Sekolah di Mataram Merosot

”Tak hanya buku paket dan buku tulis saja. Hampir seluruh jenis peralatan sekolah alami penurunan penjualan. Bahkan menjalar ke barang-barang peralatan kantor,” katanya.  

Totalitas dalam Melindungi Hak Pilih

SALAH satu asas penting dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan adalah asas jujur. Kata jujur ini tidak hanya muncul sebagai asas penyelenggaraan pemilu/pemilihan, namun juga hadir sebagai prinsip dalam penyelenggaraannya. Setiap kata yang disebut berulang-ulang apalagi untuk dua fondasi yang penting (asas-prinsip) maka kata itu menunjukkan derajatnya yang tinggi.

Sanksi Tak Pakai Masker, Bayar Denda atau Bersihkan Toilet Pasar

Peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular berlaku efektif bulan ini. Denda bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar lebih berat dibandingkan warga biasa.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Ungkap Dugaan Pembunuhan LNS, Polres Mataram Periksa 13 Saksi

Penemuan jasad LNS, 23 tahun dalam posisi tergantung di dalam sebuah rumah di di perumahan BTN Royal, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram menyisakan tanda tanya. Penyidik Polresta Mataram  memeriksa sejumlah saksi secara maraton.
Enable Notifications.    Ok No thanks