alexametrics
Sabtu, 26 September 2020
Sabtu, 26 September 2020

Masa Jabatan BPD Diperpanjang

TANJUNG-Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperpanjang masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keputusan ini menuai kritik, sebab dinilai menyalahi aturan pengangkatan BPD yang seharusnya melalui proses pemilihan.

Kepala DP2KBPMD KLU H Kholidi Halil mengatakan, keputusan tersebut sudah dikonsultasikan dan disetujui DPRD KLU. “ Ini adalah kebijakan daerah yang juga sudah dikonsultasikan dengan DPRD dan mendapat persetujuan,” ujarnya, kemarin (4/8).

Kata Kholidi, banyak pertimbangan yang melatarbelakangi perpanjangan masa jabatan BPD. Pemilihan BPD disebutnya, tidak dilakukan karena perbup pemilihannya belum selesai ditindaklanjuti.

Dikatakan jabatan BPD perlu diperpanjang berdasarkan sejumlah faktor. Di antaranya untuk legalitas APBDes yang di susun oleh desa. Kemudian, BPD ini nantinya  akan mengawal pelaksanaan pilkades serentak yang digelar November mendatang.

“Karena jika kita tidak menggelar pilkades serentak tahun ini, maka otomatis akan mundur nanti,” jelasnya.

Menurut Kholidi, tahapan pilkades serentak dilakukan dengan selang waktu dua tahun. Jika ditunda tahun ini, hampir mustahil digelar tahun depan. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut juga digelar perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Ia mengungkapkan, SK perpanjangan BPD sudah tidak ada masalah lagi. Bahkan BPD sudah mengeluarkan SK untuk ketua panitia yang diundang rapat DP2KBPMD, Jumat lalu (2/8). Sehingga panitia yang dibentuk BPD ini dinilai sudah legal.

“Dasar hukum sudah jelas, jadi payung hukum panitia ini bergerak sudah jelas. Jadi ada SK BPD, terus BPD membentuk kepanitiaan, dan panitia sudah di tandatangani oleh ketua BPD.  Itu dasar hukumnya sah, untuk pelaksanaan dari pada teman teman agar bisa bergerak,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda KLU Eka Asmarahadi mengatakan, sesuai UU 23 tahun 2014 di pasal 17 ayat 1 daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelengarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada ayat 2 daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana yang disebutkan di ayat 1, wajib berpedoman pada norma standar prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat.

Ia mengatakan, banyak desa yang masa jabatan BPD sudah berakhir pada 2018 lalu. Jika langsung diberhentikan, konsekuensinya jabatan BPD kosong. Jika BPD kosong, maka akan berimbas pada pemerintahan desa.

“Nanti siapa yang akan membahas dan menetapkan APBDes, hingga pengawasan terhadap pemerintahan desa,” katanya.

Ia memaparkan, dimulai dari pasal 6, pejabat pemerintahan memiliki hak mengunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Apa keputusannya ada di ayat 2 disebutkan menggunakan deskresi sesuai dengan tujuan. Pada pasal 9 disebutkan lagi setiap keputusan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan UU.

Menurutnya, perpanjangan yang dilakukan oleh bupati terhadap BPD ini untuk menjalani kewenangan yang diberikan UU nomor 30 untuk melakukan deskresi. Mengunakan deskresi pejabat bertujuan untuk melancarkan penyelengaran pemerintahan di desa.

Ia menambahkan, pertimbangan ini yang menjadi dasar untuk memperpanjang SK BPD. Salah satu tugas BPD yang diperpanjang adalah dalam rangka menjalankan pilkades serentak. Perda BPD ini nantinya akan tindaklanjuti dengan perbup. (fer/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Dua Sopir Bupati Lotim pun Positif Tertular Covid-19

PELACAKAN kontak erat Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy yang positif terinfeksi Covid-19 masih terus dilakukan. Hingga kemarin, dari kontak erat yang telah menjalani uji usap atau swab, dua orang sopir Bupati Sukiman telah dipastikan positif Covid-19.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks