alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

Bantuan RTG Lombok Utara, 7.164 Data Tambahan Belum Punya SK Bupati

TANJUNG- Memasuki tahun 2021, persoalan data Rumah Tahan Gempa (RTG) masih belum tuntas. DPRD KLU melihat data RTG di KLU masih rancu dengan jumlah anomali sekitar 5 ribuan. Dewan meminta BPBD selaku leading sektor mengevaluasi kembali data-data tersebut.

“Ini masih rancu, karena yang tinggal dalam satu atap itu bisa dua hingga empat KK, tapi mereka dapat masing-masing bantuan rumah,” ujar Ketua DPRD KLU Nasrudin, kemarin (4/1).

Ia menuturkan, belum lama ini muncul data tambahan penerima RTG sebanyak 7.164 KK. Data ini diklaimnya masih fiktif karena SK dari bupati belum ada. Hanya sekitar 20 persen datanya yang riil.

Menurut Nasrudin, penerima bantuan RTG ini harus melalui camat, kepala desa hingga kepala dusun. Sebab nantinya mereka yang akan memastikan kelayakan calon penerima tersebut. Namun yang terjadi justru tidak seperti itu. Bahkan untuk SK 25 sampai SK 27 saja, belum jelas anggarannya.

“Malah yang ada anggarannya adalah jumlah tambahan penerima itu, padahal itu belum ada SK bupatinya,” sambung tokoh Bayan tersebut.

Lanjut dia, dalam juklak jukni BNPB sudah jelas terkait pola menerima bantuan RTG. Desa bersama fasilitator yang bertanggung jawab menyusun berita acara dan lainnya.

Mengingat masa kerja fasilitator sudah selesai Desember 2020 lalu, artinya sekarang belum ada satu pun pendamping pembangunan RTG. Namun yang terjadi, aplikator justru terus mengirimkan bahan material RTG pada tambahan penerima tersebut. Padahal Pokmas saja dilihat belum terbentuk.

Baca Juga :  Komisi I Temukan 8 Honorer Diduga Titipan

“Jadi tahapan ini dia langgar. Makanya  saya minta BPBD untuk memvalidkan data dulu, jangan aplikator itu jalan untuk membangun rumah,” tegas dia.

Politisi Gerindra ini menekankan agar tidak ada oknum yang menyebarkan data tambahan tersebut pada aplikator sehingga dibangunkan rumahnya. Sebab datanya belum jelas karena SK dari bupati saja belum keluar, serta tidak adanya fasilitator.

“Ini untuk menjaga transparansi data bagi yang menerima,” kata dia.

Nasrudin mengatakan, 5 ribuan data anomali belum klir, lalu muncul data tambahan. Seharusnya jika ada dana dan pembangunan, maka SK 25 sampai SK 27 yang harus diprioritaskan, bukan malah data tambahan.

“Saya ingatkan BPBD untuk tidak mengambil langkah tidak jelas. Mengaculah pada juklak juknis yang ada,” cetus dia.

“Dalam waktu dekat ini kami akan panggil BPBD ini. Terlebih lagi banyak yang dibangun rumahnya hanya setengah, terus aplikatornya kabur. Ini harus diselesaikan segera,” pungkas dia.

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) BPBD KLU Ainal Yakin mengatakan, sesuai edaran memang tidak diperbolehkan membangun sebelum ada buku rekening. Namun ada kendala lapangan yang sulit diredam BPBD. Sebab itu ada banyak warga yang membangun meski belum memiliki buku rekening.

Baca Juga :  Gempa 6,0 SR Guncang Perairan Utara NTB, Tidak Berpotensi Tsunami

“Karena Covid-19 ini, banyak yang kontraktor itu jadi aplikator. Karena memang banyak anggaran kemarin dialihkan di masing-masing OPD.  Misalkan kontraktor ini biasanya di PU, tetapi karena direfocusing, sehingga mereka beralih ke aplikator.  Sebab hanya anggaran RTG ini saja yang bisa berjalan meski covid-19,” jelas dia.

Ainal membeberkan alasan RTG dibangun tanpa buku rekening. Ada kepentingan warga yang membutuhkan rumah segera dibangunkan. Ini membuat banyak aplikator bergentayangan.

“Karena warga butuh rumah sehingga terjadilah deal-dealan di bawah tangan,” aku dia.

Lanjut dia, BPBD tidak mempermasalahkan selama ada bukti dokumentasi foto dari 0 persen untuk pertanggung jawabannya. Tentunya juga harus sesuai spek yang ditentukan.

Kata dia, jumlah RTG yang belum memiliki buku rekening sebanyak 17.308 KK dari SK 22 hingga SK 27. Sedangkan SK 25 yang belum adalah mereka yang masuk kategori rusak berat. Sedangkan rusak sedang dan ringan sudah sebagian tersentuh.

Sementara SK susulan yang disebut tahap dua berjumlah 7.245 KK. Jumlah ini merupakan bagian dari jumlah yang dikirim pusat se-NTB sebanyak 17.500 KK. Jumlah 7.245 KK tersebut divalidasi dan direview menjadi 7.164 KK saja.

” Jumlah ini lebih banyak yang masuk rusak berat,” pungkas dia. (Fer).

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/