alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Caleg Curang Harus Didiskualifikasi

TANJUNG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus mengusut tuntas kasus money politik yang telah dilaporkan masyarakat beberapa waktu lalu. Jika terbukti, siapapun pelakunya harus ditindak tegas. Termasuk jika pelakunya adalah oknum caleg terpilih.

Ketua Gerakan Pemuda Peduli Demokrasi (GPPD) KLU Pauzan Basri mengaku prihatin dugaan kasus money politic mewarnai pemilu lalu. Padahal pemilu merupakan ajang mencari pemimpin dan wakil rakyat. Karena itu pemilu tidak boleh dikotori oleh tindakan curang, apalagi dengan cara melakukan praktek money politic.

“Seperti di Dapil 1 Kecamatan Tanjung-Pemenang sudah ditemukannya oknum caleg yang diduga menggukan politik uang. Tentu ini menjadi tugas Bawaslu untuk mengungkapnya,” tegas Pauzan pada Lombok Post, kemarin (5/5).

Ia menegaskan, Bawaslu harus mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti oknum caleg atau timsesnya yang melakukan tindakan tersebut harus mendapatkan sanksi tegas. Bahkan bila perlu Bawaslu mendiskualifikasi oknum caleg tersebut meski berhasil meraih suara terbanyak.

“Saya minta Bawaslu mendiskualifikasi oknum caleg yang ketahuan melakukan money politic,” tuntutnya

Ia melanjutkan, money politic telah merusak masyarakat. Tindakan itu sama saja dengan mengajarkan politik transaksional. Jika dibiarkan, pemilu ke depan dikhawatirkan tidak bisa melahirkan wakil rakyat yang berkompeten dan amanah.

“Banyak tokoh kita yang potensial menjadi wakil rakyat,  namun terhambat karena segelintir oknum yang merusak demokrasi di KLU,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto mengaku telah mengusut dugaan money politic di Dapil 1 ini. Namun sejauh ini dugaan pelanggaran tersebut bukan dilakukan caleg, melainkan oknum yang mendukung caleg tersebut.

“Saat ini kami sedang mendalami laporan tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan saksi,” ungkapnya.

Adi memaparkan pada Senin (29/4) dan Selasa (30/4) lalu, pihaknya sudah mengundang pelapor dan saksi untuk dimintai keterangan. Kamis lalu (2/5) terlapor dimintai klarifikasi.  Menurut Adi, semua unsur yang dibutuhkan  pelapor sudah terpenuhi semua.

Berdasarkan keterangan dari pelapor, transaksi money politic itu terjadi pada Sabtu lalu (13/4). Untuk itu Bawaslu sedang melakukan klarifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru bisa dinaikkan ke pembahasan.

“Tapi sebelum itu, kami akan membuat kajian terlebih dahulu,”sambungnya. (fer/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks