alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Caleg Curang Harus Didiskualifikasi

TANJUNG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus mengusut tuntas kasus money politik yang telah dilaporkan masyarakat beberapa waktu lalu. Jika terbukti, siapapun pelakunya harus ditindak tegas. Termasuk jika pelakunya adalah oknum caleg terpilih.

Ketua Gerakan Pemuda Peduli Demokrasi (GPPD) KLU Pauzan Basri mengaku prihatin dugaan kasus money politic mewarnai pemilu lalu. Padahal pemilu merupakan ajang mencari pemimpin dan wakil rakyat. Karena itu pemilu tidak boleh dikotori oleh tindakan curang, apalagi dengan cara melakukan praktek money politic.

“Seperti di Dapil 1 Kecamatan Tanjung-Pemenang sudah ditemukannya oknum caleg yang diduga menggukan politik uang. Tentu ini menjadi tugas Bawaslu untuk mengungkapnya,” tegas Pauzan pada Lombok Post, kemarin (5/5).

Baca Juga :  Tenda PKL di Lapangan Tanjung Mangkrak

Ia menegaskan, Bawaslu harus mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti oknum caleg atau timsesnya yang melakukan tindakan tersebut harus mendapatkan sanksi tegas. Bahkan bila perlu Bawaslu mendiskualifikasi oknum caleg tersebut meski berhasil meraih suara terbanyak.

“Saya minta Bawaslu mendiskualifikasi oknum caleg yang ketahuan melakukan money politic,” tuntutnya

Ia melanjutkan, money politic telah merusak masyarakat. Tindakan itu sama saja dengan mengajarkan politik transaksional. Jika dibiarkan, pemilu ke depan dikhawatirkan tidak bisa melahirkan wakil rakyat yang berkompeten dan amanah.

“Banyak tokoh kita yang potensial menjadi wakil rakyat,  namun terhambat karena segelintir oknum yang merusak demokrasi di KLU,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto mengaku telah mengusut dugaan money politic di Dapil 1 ini. Namun sejauh ini dugaan pelanggaran tersebut bukan dilakukan caleg, melainkan oknum yang mendukung caleg tersebut.

Baca Juga :  TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

“Saat ini kami sedang mendalami laporan tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan saksi,” ungkapnya.

Adi memaparkan pada Senin (29/4) dan Selasa (30/4) lalu, pihaknya sudah mengundang pelapor dan saksi untuk dimintai keterangan. Kamis lalu (2/5) terlapor dimintai klarifikasi.  Menurut Adi, semua unsur yang dibutuhkan  pelapor sudah terpenuhi semua.

Berdasarkan keterangan dari pelapor, transaksi money politic itu terjadi pada Sabtu lalu (13/4). Untuk itu Bawaslu sedang melakukan klarifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru bisa dinaikkan ke pembahasan.

“Tapi sebelum itu, kami akan membuat kajian terlebih dahulu,”sambungnya. (fer/r4)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/