alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Abrasi Gili Tramena Butuh Penanganan Khusus

TANJUNG-Abrasi di Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena), Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang sudah diatensi pemerintah pusat. Kepala BPBD KLU M Zaldy Rahardian mengatakan, abrasi tidak terlepas dari kondisi bawah laut. Penanganannya secara teknis memang tidak terlihat, namun membutuhkan anggaran besar. Termasuk juga anggaran untuk perencanaan penanganannya.

”Menangani pantai, fisiknya tidak kelihatan tapi butuh duit banyak, karena pembangunannya di bawah air laut. Penanganannya juga sustainable dan mesti berbasis lingkungan,” terang Zaldy, Minggu (5/6).

Data menunjukkan, luas keberadaan terumbu karang mencakup kawasan keseluruhan bawah air 263, 25 hektare. Rinciannya 101,27 hektare di Gili Trawangan, 58,14 hektare di Gili Meno serta 76,84 hektare di Gili Air.

Mengingat daya tarik Gili Tramena ada biota laut, maka perlakuan dalam penanganan abrasinya harus berbeda dibandingkan tempat lainnya. Seperti di Montong Pal, penanganan abrasinya cukup menggunakan beton. Sedangkan untuk Gili Tramena, bisa dengan rekayasa lingkungan atau penanaman mangrove.

Baca Juga :  Pemerintah Jamin Kemudahan Transportasi Dari Gili Tramena Ke Mandalika

”Yang dijual di gili kan pemandangan biota lautnya, teknis penanganan abrasinya tidak sama seperti di tempat lain,” jelas mantan kadis PUPR KLU itu.

Dia menilai penanganan abrasi dengan pemasangan beton bisa memberi dampak buruk bagi lingkungan. Pada mobilisasi material dapat berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Tidak hanya biota laut, dampaknya juga dapat mengubah bentuk daratan pulau, hingga pencemaran permukaan air laut.

”Bisa saja dikombinasikan penanganannya, pada titik-titik tertentu, barangkali Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bisa merekomendasikan apa bentuk penanganannya. Intinya lintas fungsi terlibat,” kata Zaldy.

Mantan kepala DLH KLU ini juga menyoroti aktivitas pelaku usaha hotel yang belum maksimal menerapkan izin. Diantaranya izin mendirikan bangunan (IMB) hingga UPL-UKL yang diberikan.

Aktivitas bangunan hotel dan villa yang tidak sesuai dengan perizinan turut berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di Gili Tramena. Dokumen lingkungan harus disusun berdasarkan hasil kajian dan diskusi bersama stakeholder. Termasuk pemdes dan lintas OPD terkait.

Baca Juga :  Semakin Praktis, Kini Ada Tiket Online ke Gili Trawangan

”Ini waktu yang tepat untuk berbenah, DLH cek kelengkapan dokumen lingkungan kebaradaan hotel dan vila. Intinya tidak merugikan pihak pengusaha juga lingkungan,” tegasnya.

Zaldy menilai sudah saatnya dokumen lingkungan pelaku usaha hotel Gili Tramena dievaluasi. Sebab dirinya menduga masih banyak hotel dan villa yang belum mengantongi dokumen lingkungan. Kelalaian seperti tersebut dapat menimbulkan beragam masalah.

”Perlu juga diingat pelaku usaha berinvestasi sama- sama menguntungkan, bukan sebaliknya,” tandasnya.

Kepala Dinas PUPR KLU Kahar Rizal mengatakan persoalan abrasi Gili Tramena telah diatensi pusat. Pemerintah pusat mengatensi persoalan abrasi ini melalui Balai Wilayah Sungai (BWS). Bahkan sudah dilakukan Studi Investigasi Desain (SID) di ketiga gili tersebut. Ekspose awal SID sudah dilakukan Januari lalu.

”Jadi tinggal menunggu hasil, itu saja,” ujarnya.

Setelah hasil akhir SID keluar, maka pemerintah pusat baru akan memberikan anggaran untuk penanganannya.

”Penanganannya nanti dilakukan BWS yang merupakan perpanjangan tangan kementerian,” pungkasnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/