alexametrics
Jumat, 7 Agustus 2020
Jumat, 7 Agustus 2020

Di Lombok Utara, Rp 16 Miliar Pajak Hotel Restoran Belum Tertagih

TANJUNG– Piutang pajak hotel dan restoran di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang belum tertagih cukup besar. Selama tiga tahun terakhir, tercatat Rp 16 miliar hak daerah belum diterima.

 

Itu dominan dari tujuh hotel dan restoran di tiga gili (Meno Air dan Trawangan), mencapai Rp 14 miliar. Ini menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

 

”Kita gandeng KPK untuk urusan ini, laporan itu sudah kami sampaikan juga ke KPK lengkap,”ujar Kepala Bidang Pendapatan Arifin, (3/7/2020).

 

Dia membenarkan piutang pajak itu belum disetorkan ke daerah. Tidak bisa tertagih lantaran berbagai kendala sehingga tiap tahun jumlah piutang semakin terus bertambah. Sejauh ini berbagai upaya sudah dilakukan. Mulai dari teguran lisan hingga tertulis.

 

Namun menurut dia, itikad baik penunggak tetap ada. Terbukti setiap tahunnya setoran pajak masuk ke kas daerah meski tidak dilunasi. Temuan permasalahan sangat beragam. Seperti pergantian pemilik objek yang berpiutang, hilang tidak melanjutkan usahanya, atau usaha menurun sampai dengan bangkrut hingga bersengketa.

 

Meski demikian, ditegaskan piutang wajib dibayarkan. Itulah dasar pihaknya terus berupaya melakukan penagihan. Karena sifatnya itu titipan daripada konsumen yang diwajibkan membayarkan pajak ke negara.

 

”Kami fokus pada KPK saja sekarang ini, karena kalaupun ada langkah menuju kepada penghapusan itu tidak semudah yang kita bayangkan,”pungkas dia.

 

Inspektur Lombok Utara H Zulfadli mengakui, pengawasan yang dilakukannya juga tetap mempertanyakan kejelasan piutang pajak tersebut. Terlebih, piutang pajak tersebut sudah masuk dalam data temuan BPK. Itu juga dituangkan dalam sebuah rekomendasi catatan yang harus dibahas pada tingkat eksekutif.

 

”Namanya hutang ya harus tetap dibayar bagaimana pun caranya. Jika tidak maka angka-angka itu akan tetap muncul setiap tahunnya,” jelas dia

 

Berbicara kerugian, mantan kepala Bapenda Lombok Utara itu menegaskan daerah sangat dirugikan. Pajak titipan konsumen itu merupakan hak daerah dan kewajiban pengusaha.

 

Dengannya banyak hal bisa dilakukan. Pembangunan berbagai sektor sangat bergantung pemasukan yang diterima daerah. Untuk hal ini, pihaknya meminta bantuan kepada KPK untuk dicarikan solusi. Dokumennya pun juga sudah diserahkan ke KPK.

 

”Kita berharap ada penyelesaian, namun untuk penghapusan itu tidak semudah yang dibayangkan. Mekanismenya ada dan pemda tidak mungkin ingin menghapusnya juga,” tandas dia. (fer/r9)

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pasien Korona Keluyuran, NTB Siapkan Denda Rp 50 Juta atau Penjara

Pasien positif Covid-19 wajib menjalani isolasi secara ketat. Jika pasien positif Covid-19 tersebut terbukti keluyuran sebelum dinyatakan sembuh dipastikan akan dipidana. “Ketentuan pidana dalam Perda menyebut, dikenakan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani, Kamis  (6/8).

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Sosialisasi dan Penilaian Lomba Kampung Sehat Sampai September

PAMATWIL Kabag Sumda Polres Bima AKP Arief Hamid menggelar asistensi dan pemantauan kesiapan desa-desa di Kecamatan Palibelo, Bima, untuk mengikuti Lomba Kampung Sehat.

Kisah Serbat Jahe Desa Langko Lobar yang Bikin Kepincut Ibu Negara

Di tengah pandemi Korona sekarang ini, stamina dan imunitas tubuh harus tetap terjaga. Nah, minuman tradisional dari Desa Langko, Lombok Barat ini patut dicoba. Bentuknya Serbat Jahe. Ibu Negara Iriana Joko Widodo saja mencobanya.

Potensi Kebakaran Hutan di NTB Tinggi, DLHK Intensifkan Pengawasan

”Petugas KPH kami sekarang patroli 24 jam di lokasi yang selama ini sering terjadi kebakaran hutan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, kemarin (6/8/2020).

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Viral Pengunjung “Disko” Pendakian Savana Propok Rinjani Ditutup

Pengelola bukit Savana Propok, Pokdarwis Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba menindaklanjuti video joget para pendaki yang viral di media sosial. “Untuk mengevaluasi hal tersebut, kami akan menutup bukit mulai 8 Agustus,”  kata Ketua Pokdarwis Bebidas Chandra Susanto pada Lombok Post, kemarin (4/8).

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks