alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Pencopotan Kades Sesait Berpotensi Melanggar Hukum

TANJUNG-Mantan Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto mengatakan tata negara di pemerintahan Lombok Utara tengah diuji. SK Kepala Desa Sesait memberhentikan perangkat desa yang dianggap tidak mampu bekerja, telah dibatalkan SK Bupati beberapa waktu lalu.

”Persoalan desa sesait saya nilai preseden buruk bagi pemerintahan desa di KLU. Karena apa, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa itu kewenangan kepala desa,” ujar Ardianto, Sabtu (4/7).

Ia memaknai kewenangan Kades yang melekat pada UU No 6 tahun 2014 berdiri sendiri. Itu tidak bisa diintervensi Bupati pada beberapa hak dan kewenangan yang melekat. Salah satunya, mengganti perangkat sepanjang tidak bertentangan dengan UU, PP, atau turunan di bawahnya.

”Apakah kepala desa sesait ini sewenang-wenang seperti yang dikatakan pemerintah, saya rasa itu tidak,” tegas ketua Pansus Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa itu.

Alasannya, kades pada pelantikan 30 Januari 2020 tidak menerima LKPJ APBDes 2019 dari perangkat desa yang dipecat. Sementara perangkat desa, telah diingatkan sebelumnya oleh BPD Sesait untuk menyerahkan LKPJ tersebut.

Sepengetahuannya, sebelum keluarnya SK pemberhentian, kepala desa telah memberi ruang bagi perangkat untuk menyelesaikan kewajibannya hingga pertengahan Maret. Tidak mendapat respons, Kepala desa kemudian memberi surat peringatan 1 sampai 3.

Akhirnya, 31 Maret kepala desa pergi konsultasi ke camat. Selama itu pun, perangkat tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga muncul SK pemberhentian pada 1,2, dan 4 April.

”Kalaupun pemerintah berdalih membina, maka pada saat konsultasi dengan camat itu, karena camat juga  merupakan perpanjangan tangan bupati,” tegas dia

Ardianto mengklaim Pemda keliru memvonis SK Kades tidak sah, apalagi membatalkan SK. ”Jadi SK Kades harusnya uji di TUN,” jelas dia.

Atas SK pemberhentian dan pengangkatan kembali perangkat (Sekdes) sebagai Plt Kepala Desa, Ardianto khawatir akan berdampak hukum. Menurut dia, alibi pemda menganulir SK dan menjadikan UU 30 sebagai acuan tidak memenuhi syarat. Sebab Kades tidak melanggar kewenangan yang diatur oleh UU No 6 tentang desa. Sedangkan pada UU 30, lebih tepatnya mengatur kewenangan bupati yang ada hubungannya antara atasan dan bawahan.

”Apakah bupati atasan kades? Tidak. Keliru kalau mengatakan bupati atasan kades. Kades punya UU sendiri, otonominya diakui oleh negara. Sama dengan UU Pers yang mengatur wartawan, maka bupati juga tidak berhak mengintervensi isi redaksi,” beber dia.

Sebelumnya Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar mengambil langkah tegas memberhentikan sementara Kepala Desa Sesait, Susianto. Lima perangkat desa yang diberhentikan Susianto kembali diangkat.

Kepala DP2KBPMD KLU H Kholidi Halil mengatakan, keputusan itu muncul sebagai konsekuensi atas tidak dilaksanakannya “instruksi” SK Nomor 311/19/DP2KBPMD/2020. Yakni tentang pembatalan keputusan kepala Desa Sesait terkait pemberhentian lima orang perangkat desa sesait. Dan mengangkat kembali lima orang perangkat desa tersebut.

Selasa 23 Juni lalu, dikeluarkan SK Nomor 326/22/DP2KBPMD/2020 tentang penunjukan sekdes sesait sebagai plt kepala desa. Total sudah tiga SK dikeluarkan bupati. ”SK Plt dikeluarkan supaya pelaksanaan pemerintahan di Sesait bisa berjalan, BLT DD bisa cair, pemerintahan berjalan dengan efektif,” kata dia. (fer/r9)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

2021, Pemkot Mataram Usulkan 400 Formasi CPNS

Pemkot Mataram mengusulkan 400 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Jumlah tersebut hasil kalkulasi dari kebutuhan pegawai daerah ini pada tahun 2020 dan 2021.

VIDEO : Pilwali Mataram Dianul-Badrun Maju ke Tahap Verfak

Bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota H Dianul Hayezi-H Badrun Nadianto yang maju melalui jalur perseorangan melaju ke tahap verifikasi faktual (Verfak). “Dari hasil Vermin (verifikasi administrasi) syarat dukungan pasangan DR (Dianul-Badrun) sudah melebih target. Lanjut ke tahap verfak,” kata Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin, Selasa (4/8).

Kisah Baitul Askhiya Sekarbela (1) : Semua Berawal dari 12 Dermawan

Apa yang dilakukan 97 dermawan ini patut diteladani. Kehadiran mereka yang tergabung dalam Yayasan Peduli Umat Baitul Askhiya telah meringankan beban ratusan orang.

Libur Korona Semakin Panjang, Anak-anak Lupa Pelajaran Sekolah

"Kita sudah lupa (pelajaran)," kata Rio, salah satu anak di Pagutan, Kota Mataram saat ditanya, apakah ia masih ingat materi pelajarannya di sekolah.

Lulus 2018, Pelantikan 262 CPNS Mataram Tertunda Karena Korona

Sebanyak 262 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus pada tahun 2018 lalu harus bersabar. Sebab, pelantikan mereka harus ditunda karena wabah Korona.

Di NTB, Keluarga Kini Boleh Ikut Pemulasaraan Jenazah Pasien Korona

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra mendatangi RSUD Kota Mataram, Senin (3/8) lalu. Ia melihat bagaimana proses pemulasaran jenazah pasien Covid-19 yang dilakukan pihak rumah sakit.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Tertangkap di Bandara Lombok, Satpam Selundupkan Sabu dari Batam

Pria asal Batam berinisial AK, 47 tahun dibekuk tim khusus Ditresnarkoba Polda NTB, Minggu (2/8). Pria yang bekerja  sebagai satpam itu ditangkap setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Lombok (BIL).

NTB Waspada, Penularan Korona Terdeteksi di Usaha Rumahan

Penularan virus Korona di NTB kian tidak terkendali. Transmisi lokal kian merajalela. Hampir tidak ada ruang yang bebas dari penularan virus. Bahkan rumah pun mulai tidak aman. Terutama bagi mereka yang membuka usaha di rumah.

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications.    Ok No thanks