alexametrics
Selasa, 16 Agustus 2022
Selasa, 16 Agustus 2022

Mangrove Dirusak, Dokumen Izin Lingkungan Pantai Bintang Dipertanyakan

TANJUNG-Penataan destinasi Pantai Bintang, Desa Medana, Kecamatan Tanjung mendapat sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB. Proyek Dinas Pariwisata (Dispar) KLU itu disorot lantaran merusak pohon mangrove yang ada di sekitar lokasi.

Penataan destinasi tersebut juga diduga belum mengantongi dokumen izin pengelolaan lingkungan. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KLU Rusdianto, Jumat (5/8).

”Penataan itu dilakukan di lokasi laguna atau daerah tangkapan air  yang ditumbuhi mangrove untuk mencegah bencana abrasi,” ujarnya.

Dikatakannya, DLH KLU belum mengeluarkan dokumen apa pun hingga saat ini. Memperoleh izin lingkungan, seharusnya didahului dengan pengajuan dari pengelola program. Sedangkan untuk syarat pengajuan penerbitan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) cukup banyak yang harus dipenuhi.

Diantaranya meliputi surat permohonan luasan kawasan, gambar/ denah lokasi yang akan dikerjakan dan data pendukung lainnya. Hak tersebut belum diajukan secara resmi, dan baru sifatnya koordinasi saja ke DLH.

”Kami belum lakukan penapisan, karena permohonan luasan kawasan dan data lain belum kami terima secara resmi,” sambungnya.

Baca Juga :  Pembangunan Politeknik, Pusat Minta Ditalangi

SPPL merupakan kesanggupan dari penanggung jawab kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Termasuk atas dampak lingkungan hidup dari usaha atau kegiatannya di luar usaha.

Meski sudah mengajukan permohonan izin, pihaknya memerintahkan untuk memindahkan tumbuhan mangrove tersebut.  Termasuk juga menghentikan pengerusakannya.

Ditegaskannya, penataan destinasi tersebut menyesuaikan lokasi. Sebab ada tumbuhan mangrove yang telah ditanam untuk menahan abrasi hingga sedimen tanah yang kian menebal. Di satu sisi, masyarakat juga khawatir ketika air pasang, rumah warga kerap kebanjiran.

”Ini harus disikapi dengan bijak dan kiranya dianggap menjadi niat baik,” tandas mantan plt kepala DP2KBPMD KLU itu.

Terpisah, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata KLU I Wayan Subada Iwandan mengaku telah berkomunikasi dengan DLH untuk kajian teknis mengenai mangrove tersebut. Segala aktivitas penataan di Pantai Bintang itu merupakan hasil aspirasi masyarakat.

”Ada dua misi yang ingin dilakukan disana yakni misi kemanusiaan dan kepariwisataan,” ujarnya.

Baca Juga :  Resiko Stunting Bayangi 29.637 Keluarga di KLU

Misi kemanusiaan yakni penataan tersebut bertujuan untuk menghindari banjir rob. Sebab permukiman masyarakat di sekitar kawasan tersebut kerap kebanjiran saat terjadi air pasang.

”Laguna Jambianom ini, hak pemda mau mengunakan seperti apa. Artinya dengan pembangunan itu bertujuan untuk terhindar dari banjir rob, seperti yang terjadi dulu,” jelasnya.

Sedangkan untuk misi pariwisata, penataan Pantai Bintang bertujuan untuk membentuk wisata baru. Mengenai mangrove, Subada berjanji akan merelokasinya ke tempat khusus. Masyarakat sekitar juga diklaim tidak menginginkan mangrove lantaran adanya pendangkalan laguna. Hal itu dinilai membuat laguna tidak bisa berfungsi mengatasi banjir rob.

”Banjir rob ini kalau datang dari barat, maka akan langsung masuk ke kampung, karena tidak bisa di tampung sama laguna itu,” bebernya.

Pihaknya meminta kontraktor agar mangrove tersebut tidak dibuang. Sebab itu merupakan salah satu daya tarik wisatawan.

”Jadi ketika ada pohon mangrove yang kena pengerjaan, maka itu akan direlokasi ke tempat yang sudah disediakan,” pungkasnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/