alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Sekda Tekankan ASN untuk Netral

TANJUNG-Jelang pemilu presiden dan legislatif 17 April 2019, suasana politik mulai memanas. Karena itu, Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU) H Suardi menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ikut terlibat dalam politik atau tetap netral.

“ASN adalah aparatur negara, jadi tidak usah terlibat dalam politik,” tegasnya saat ditemui di kantornya, kemarin (8/3).

Sekda menuturkan, dirinya tidak melarang ASN untuk menentukan pilihan masing-masing. Namun pilihan politik sebaiknya tidak diumbar ke khalayak ramai. Apalagi sampai ikut terlibat dalam proses kampanye.

“Kalau mengajak anak dan istri yah silahkan. Tapi kalau mengajak orang lain dan dilihat publik itu tidak boleh,” sambungnya.

Ia melanjutkan, pihaknya memang tidak bisa melakukan pengawasan penuh terhadap gerak-gerik ASN. Namun ada lembaga yang akan menindak hal tersebut. Jika ada temuan ASN ikut berpolitik secara terang-terangan, maka akan diproses Bawaslu.

“Bawaslu nantinya yang akan melakukan penindakan. Kalau ada unsur pidana bisa dibawa ke ranah hukum,” tandasnya.

ASN dituntut untuk netral sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembinaan Karir PNS. Dalam aturan tersebut, jelas ditekankan ASN harus netral.  Karenanya sekda meminta ASN untuk mempelajari aturan tersebut. Sebab risikonya tidak hanya dipecat sebagai PNS, tapi juga dienjara.

Tak hanya ASN, sikap netral juga juga berlaku bagi tenaga kontrak. Tenaga kontrak juga merupakan bagian dari aparatur, sebab mereka digaji oleh APBD. Maka tentunya mereka harus mengikuti aturan yang sudah melekat kepada ASN.

“Kita harapkan jangan sampai ke kebablasan ikut kampanye,” tandasnya. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks