alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Pimpinan Dewan Nilai Kenaikan Tarif PDAM Amerta Dayan Gunung Wajar

TANJUNG-DPRD KLU melakukan pemanggilan pada PDAM Amerta Dayan Gunung, Rabu (8/6). Hal ini terkait penolakan kenaikan tarif yang terus disuarakan sejumlah kalangan. Dari hasil pertemuan tersebut, Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi menilai kenaikan tarif PDAM masih dapat diterima.

”Tadi sudah dijelaskan mengenai ini secara gamblang,” ujar Mariadi.

Hanya saja, sebelum diberlakukan, PDAM seharusnya melakukan sosialisasi masif. Mulai dari besaran kenaikan, hingga alasan kenaikan tarif.

”Jangan sosialisasi ketika tarif sudah dinaikkan,” sorotnya.

Turut diingatkan, ketika melakukan sosialisasi mengenai kenaikan tarif, PDAM harus melibatkan banyak pihak. Mulai dari lembaga perlindungan konsumen, pemerhati sosial, hingga pelanggan itu sendiri.

”Pelanggan ini walau pun tidak semua, cukup sampel saja supaya ada umpan balik dari rencana ini, apakah berata atau tidak,” jelas politisi Golkar itu.

Ketika kenaikan tarif tersebut sudah disepakati sepenuhnya, maka dilakukan sosialisasi kembali. Pihaknya mendorong PDAM bertindak lebih profesional.

”Kalau tidak begitu, kita tunggu waktu saja PDAM ini akan hancur,” katanya.

Perihal kenaikan tarif, secara pribadi Mariadi menganggap tidak terlalu memberatkan. Hal ini berdasarkan penjelasan PDAM mengenai kelompok pelanggan. Selain itu, dia menilai hampir tidak ada masyarakat menggunakan air satu meter kubik per harinya.

Baca Juga :  Meski Kebanjiran, Jaringan Pipa Distribusi PDAM Aman

”Kelihatannya (tarif,Red) masih manusiawi,” ucapnya.

”Kalau pemakaian 10 meter kubik sebulan, maka hanya bayar Rp 31 ribu,” imbuhnya.

Mengenai fenomena banyaknya masyarakat mendapat tagihal dalam nominal tinggi, Mariadi memperkirakan sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi. Diantaranya, petugas yang tidak mencatat kondisi meteran air secara benar. Atau ada kebocoran pada meteran.

Agar tidak menjadi polemik berkepanjangan, Mariadi meminta PDAM menjelaskan detail tarif baru ini. Sehingga masyarakat bisa memahami dengan jelas mengenai kenaikan tarif tersebut.

”Sekarang ini kan sebagian mengerti, dan sebagian hanya mendengar sepihak,” katanya.

”Pelanggan yang bayar sampai Rp 400 ribu itu pasti ada yang tidak beres, atau mungkin ada yang nunggak lama jadi ketika ditagih jadi mahal,” tandasnya.

Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung Firmansyah mengatakan, kenaikan tarif PDAM mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2020, tentang perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Baca Juga :  Realisasi PBB Terus Meningkat

Aturan ini ditindaklanjuti Pemprov NTB dengan menerbitkan SK Gubernur NTB Nomor 690-579 Tahun 2021. Berisi tentang Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Air Minum di Kabupaten/Kota se-NTB.

SK Gubernur ini disambut Pemerintah KLU dengan melakukan kajian bersama PDAM dan BPKP.

”Setiap daerah berbeda,” ujarnya.

Setelah hasil kajian keluar, Pemerintah KLU bersama PDAM dan BPKP menindaklanjuti dengan terbitnya Perbup. Yakni Perbup Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung.

Firman menjelaskan, pemakaian dasar masyarakat diatur sebanyak 10 meter kubik. Pemakaian 10 meter kubik sama dengan 10.000 liter air.

Selama masyarakat menggunakan sesuai pemakaian asal, hanya akan membayar Rp 31 ribu saja per bulannya. Namun ketika lebih dari itu maka akan berlaku tarif progresif. Dengan adanya tarif progresif ini,  pelanggan diharapkan dapat menggunakan air dengan lebih bijak dan efisien.

”Untuk menghemat air diperlukan perubahan pola hidup hemat air,” katanya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/