alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Pilbup Lombok Utara, KPU dan Bawaslu Minta Tambahan Rp 3,2 Miliar

TANJUNG-Bawaslu dan KPUD Lombok Utara mengajukan penambahan anggaran untuk Pilkada Desember nanti. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu sudah mengestimasikan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 3,26 miliar. Yakni Rp 2,9 miliar untuk KPUD dan Rp 336,5 juta untuk Bawaslu.

Penambahan anggaran ini terungkap dalam rapat pertemuan pembahasan optimalisasi anggaran Pilkada di KLU, Senin (8/6) lalu.  Dalam rapat tersebut, pembahasan utamanya terkait rasionalisasi anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Demi lancarnya Pilkada 9 Desember mendatang, dilakukan re-alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan APD. Terutama terkait peralatan sesuai dengan protokol Covid-19.

Kepala BPKAD KLU Sahabudin menjelaskan, jika dana yang tersedia mencukupi, maka tidak akan dilakukan perubahan NPHD. Namun jika ada perubahan, maka alternatif tambahan akan bersumber dari APBD atau APBN. “Sumber dari APBD bisa berupa uang atau peralatan,” ujar dia.

Melihat kondisi KLU saat ini, kata dia, tidak memungkinkan memberi anggaran tambahan dari APBD. Hal itu dikarenakan anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Bahkan APD yang dibutuhkan sendiri juga sampai saat ini masih kurang,” sambung dia.

Ia melanjutkan, solusi yang ada yakni melalui sumber APBN. Itupun akan bergantung pada kapasitas fiskal. “Tidak ada harapan jika mengharapkan tambahan dari APBD,” tegas dia.

Sekda KLU H Suardi mengajak untuk membuat pernyataan bersama yang akan disampaikan ke Kemendagri. Pernyataan tersebut terkait tidak mungkinnya menggunakan APBD. “Kita sampaikan permohonan tambahan itu dari sumber APBN yakni Kemendagri. Karena hanya itu satu-satunya jalan,” kata dia.

Ketua Bawaslu, Adi Purmanto SE menyampaikan, tambahan itu untuk kebutuhan APD. Meski tidak sebesar yang minta KPUD, namun estimasi tambahan anggaran yang dibutuhkan itu sudah dihitung optimal.

“Kita estimasikan anggaran itu ditambah sebesar Rp 336.525.000. Angka ini telah tertuang dalam BA permohonan permintaan tambahan ke Kemendagri,” ungkap dia.

Ketua KPUD KLU Juraidin mengaku penambahan itu merupakan estimasi penambahan itu untuk APD di sejumlah tahapan. Sebab semua tahapan harus sesuai protokol covid-19. Ia merinci, ada beberapa APD yang harus disiapkan di masing-masing TPS nantinya.

Di antaranya thermogun, sarung tangan plastik untuk pemilih, masker untuk PPK PPS KPPS dan PPDP, sarung tangan untuk KPPS, pelindung wajah untuk KPPS, hand sanitizer antiseptic gel di setiap tahapan untuk PPK, PPS, KPPS, dan PPDP, plastik pembungkus di TPS, plastik sampah di TPS, desinfektan dan alat semprot, Dispenser cuci tangan, Sabun Antiseptik 500 mililiter.

“TPS kita ada penambahan 53, jadi totalnya 583 TPS,” tandas dia.

“Ini masih usulan sifatnya. Karena mengandalkan APBD sudah tidak bisa lagi, satu-satunya harapan hanya melalui APBN saja,” kata dia. (fer/r8)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks