alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Dewan KLU Tetapkan Tiga Perda

TANJUNG-Tiga buah perda baru akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Meski begitu, Fraksi Hanura memberikan catatan berbeda terhadap salah satu raperda. Yakni Raperda Penyertaan Modal 5 Tahunan pada PDAM. Hanura menyetujui raperda tersebut, dengan catatan penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM berlaku untuk jangka waktu 1 tahun.

Tiga raperda yang ditetapkan ini adalah Raperda Penyertaan Modal pada PDAM, Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Raperda CSR. Khusus Raperda CSR merupakan raperda inisiatif pertama yang dihasilkan dewan sejak 10 tahun berdirinya DPRD KLU.

Seluruh fraksi hadir dalam rapat paripurna ini. Yaitu Fraksi Merah Putih (Gerindra, PAN), Fraksi Demokrat, Fraksi PKN (PPP, PKB, PKPI, Nasdem, PBB), Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura (Hanura, PPP, PKS).

“Fraksi Merah Putih sepakat dengan rekomendasi pansus, sesuai penjelasan pasal demi pasal, untuk menjadikan Raperda Penyertaan Modal sebagai Peraturan Daerah,” ujar juru bicara Fraksi Merah Putih, Sainur.

Sementara, juru bicara Fraksi Hanura Sahdan menyatakan, pada pokok Raperda BPD, pihaknya tidak keberatan, kecuali perihal poin kewenangan BPD. Pergantian regulasi oleh pansus dinilai tidak sesuai dengan Pasal 68 Permendagri, sehingga melalui pansus disempurnakan menjadi perdes.

Selanjutnya, menyangkut Raperda Pernyataan Modal pada PDAM, dalam laporan pansus juga telah disampaikan perbaikan dan penyempurnaan dari 13 item pasal maupun ayat. Namun sebagian besar tidak bisa dipahami oleh Fraksi Hanura.

Contohnya disebutkan, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15 ayat 1 dan pasal  15 ayat 2, tidak ada penjelasan terkait persolan apa yang disebut dalam pasal tersebut. Karena yang dijelaskan, telah dihapus dan dirubah adalah pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3.  Selanjutnya tentang pasal 5 ayat 3, tentang syarat peyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp 5 miliar. Berubah menjadi besaran modal tahun 2019 sebesar Rp 7 milliar.

“Dan itu berbeda dengan penjelasan wakil bupati pada penjelasan raperda tersebut yang hanya meminta pernyataan modal tahun 2019 sebesar Rp 5 miliar,” tegas Sahdan.

Pada pasal 9 ayat 3 berubah menjadi sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2. Bunyinya, sebelum pernyataan modal yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dianggarkan pada APBD. Ini artinya, dalam proses pembahasan pansus bersama pemerintah daerah menyepakati penyertaan modal pada PDAM Sebesar Rp 50 miliar, selama 5 tahun dan dimulai pada tahun 2019 sebesar  Rp 7 miliar.

Menurut Hanura, penjelasan pansus terhadap pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, berdasarkan laporan yang sebagai mana dimaksudkan pada pasal 13 ayat 1. Yakni apabila cakupan layanan belum mencapai 80 persen bupati berkewajiban mengalokasikan kembali laba tersebut kepada PDAM untuk keperluan investasi kembali.

Alokasi kembali berupa penambahan peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana sistem penyebaran air minum, baik fisik maupun nonfisik, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, tidak dijelaskan pengalokasian itu. Yang kembali ke PDAM itu dalam bentuk apa, sebagai mana dengan ketentuan pengeluaran PDAM.

“Oleh karena itu, Fraksi Hanura menyetujui raperda penyertaan modal dengan catatan, modal yang disetorkan berlaku untuk 1 tahun yakni tahun 2019 saja,” tandasnya.

Terhadap perbedaan pendapat fraksi itu, Ketua DPRD Lombok Utara H Burhan M Nur memberikan penjelasan. Menurutnya meskipun Hanura tidak setuju, namun mekanismenya akan tetap kembali kepada forum melalui voting suara terbanyak. Artinya sudah bisa disimpulkan bahwa Raperda Penyertaan Modal selama 5 tahunan dapat disahkan.

“Pada prinsipnya fraksi setuju 3 buah raperda dan perubahannya disepakati dalam pembahasan pansus maupun pendapat akhir fraksi. Dan pendapat akhir bupati agar dilakukan penyempurnaan,” tutupnya. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks