alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Penyaluran Bantuan Rumah Korban Gempa Segera Berakhir

TANJUNG-Penyaluran bantuan pembangunan rumah rusak akibat gempa yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) pemerintah pusat berakhir 12 April 2019 mendatang. Meski begitu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Muhadi meminta kelompok masyarakat (pokmas) tetap fokus menyiapkan syarat administrasi.

“Sebenarnya penyaluran dana ini sudah berakhir tanggal 26 Februari 2019, tapi diperpanjang sampai tanggal 12 April 2019. Namanya DSP hanya diperuntukan pada massa darurat saja,” jelasnya, kemarin (11/3).

Menurutnya, jika batas waktu tersebut telah tercapai, maka pokmas tidak dapat lagi mengakses bantuan tersebut. Namun bukan berarti janji pemerintah untuk membantu korban gempa dibatalkan. Prosesnya penyaluran bantuan untuk korban gempa akan tetap berlanjut. Namun dengan sumber anggaran yang berbeda.

“Mungkin nanti dari dana hibah atau lain sebagainya, ini tergantung pusat,” sambungnya.

Karena itu ia mengimbau agar pokmas tetap fokus mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah korban gempa. Masyarakat yang belum tergabung dalam pokmas juga diminta segera membentuk pokmas. Serta menyusun RAB dan menunjuk aplikator berdasarkan kesepakatan bersama.

Ia menjelaskan, saat ini tim validasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB melakukan validasi di lapangan. Tujuannya untuk mensinkronkan data yang telah masuk dengan fakta di lapangan.

Validasi tersebut guna mengkroscek kembali jika ada masyarakat yang mendapat rekening dobel, tidak sesuai dengan KK, hingga kesalahan pendataan lainnya. Meski validasi secara mandiri telah dilakukan oleh pokmas  masing-masing desa.

“Hal ini untuk menambah keakuratan data sebelum pencairan uang bantuan dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Ia mengakui, dari pendataan yang dilakukan pihaknya, masih terjadi kesalahan. Contohnya warga yang mendapat rumah ternyata adalah anak dari korban terdampak yang juga menerima bantuan tersebut. Selain itu lahan yang digunakan untuk membangun rumah, bukan lahan pribadi.

“Masih banyak lagi persoalan sejenis,” ujarnya.

Sementara itu, menyangkut realisasi pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di KLU juga belum bisa dikatakan baik. Berdasarkan data BPBD hingga 5 Maret 2019, tercatat khusus Risha masih ada 407 unit yang dalam tahap pembangunan. Sementara yang rampung baru 28 unit.

Untuk Rika tercatat 1.195 unit dalam tahap pembangunan dan hanya 2 unit saja yang sudah selesai dibangun. Untuk Riko yang masih berproses tercatat 1.207 unit, sementara yang tuntas belum ada sama sekali.

Padahal jumlah masyarakat yang terdampak bencana dengan kategori rumah rusak berat sebanyak 44.014 rumah. Dari alokasi DSP senilai kurang lebih Rp 1.77 triliun sudah mengcover sekitar 23 ribu lebih masyarakat.

Bupati KLU H Najmul Akhyar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) hingga 25 tahap. Untuk kategori rumah Rusak Berat (RB) 52.794 unit, Rusak Sedang (RS) 6.561 unit, dan Rusak Ringan (RR) 14.127 unit. Jika dirincikan DSP hingga saat ini hanya mengover sekitar 73.482 rumah terdampak gempa di KLU.

“Totalnya berarti 73.482 rumah yang sudah tercover dana DSP ini. Memang ini kurang dari setengah angka kerusakan.M akanya tidak mungkin dihentikan, pasti akan dilanjutkan pusat,” pungkasnya. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks