alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Diduga Terlibat Politik Praktis, Sukri Bakal Dilaporkan ke KASN

TANJUNG– Bawaslu Lombok Utara bersikap lebih tegas kepada Dr M Sukri. Bawaslu melaporkan dosen FKIP Unram itu ke KASN, karena diduga terlibat dalam politik praktis.

Diketahui Sukri merupakan bakal calon wakil bupati Lombok Utara yang berpasangan dengan H Sarifudin. Ia sempat datang mendaftarkan diri di DPD II Partai Golkar Lombok Utara untuk menyerahkan berkas pendaftaran.

“Masih berproses (suratnya). Besok (hari ini, red) kami lanjut mengirim rekomendasi ke KASN,” ungkap Ketua Bawaslu Lombok Utara Adi Purmanto kemarin (12/1).

Kata Adi, langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Bawaslu melakukan klarifikasi kepada pengurus Partai Golkar Lombok Utara, serta sejumlah pihak lainnya. Disimpulkan, Sukri diduga hadir langsung mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati di Partai Golkar bersama pasangannya H Sarifudin.

“Beberapa pihak yang diklarifikasi antara lain, Sekretaris DPD II Golkar Lombok Utara Gede Lilarsa, dan Ketua Bidang OKK DPC Gerindra Lombok Utara Abdullah,” ungkapnya.

Dikatakan Sukri sudah diundang secara resmi oleh Bawaslu untuk memberikan klarifikasi. Namun yang bersangkutan tidak hadir.

Undangan klarifikasi kepada Abdullah dan Lilarsa dijadwalkan, Sabtu (11/1) pukul 11.00 Wita. Sedangkan Sukri dijadwalkan pukul 14.00 Wita di hari yang sama.

“Ia sudah bilang ke saya tidak akan hadir. Tapi akan datang sendiri ke kantor Bawaslu sebelum surat undangan kami kirim,” ungkap Adi.

Adi menyatakan, rekomendasi ke KASN dikirim bersama dengan beberapa bukti dugaan keterlibatan Sukri dalam berpolitik. Bukti-bukti tersebut antara lain dokumentasi pendaftaran paket SMS (Sarifudin-Sukri) di Desk Pilkada Golkar, bukti koran yang memberitakan, serta komentar-komentar di facebook.

Adi Purmanto menjelaskan, sikap tegas Bawaslu ini dijalankan sesuai tupoksi Bawaslu. Dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 30 poin e Bawaslu berkewajiban menindak ASN yang terlibat politik praktis.

Adi menambahkan, klarifikasi yang dilakukan terbatas pada parpol. Pihaknya sendiri tidak ada kewenangan untuk meminta informasi sampai ke Unram.

“Kami hanya mengirim saja ke KASN. Soal apakah nanti dianggap melanggar, itu KASN yang memutuskan,” jelasnya.

Adi mengingatkan, perlakuan yang sama tidak hanya dilakukan kepada ASN saja. Namun pihaknya juga akan melakukan hal yang sama terhadap anggota TNI, Polri, maupun pejabat yang melanggar aturan.

Sebelumnya, Sukri mengatakan apa yang dilakukannya tidak melanggar aturan. Apalagi dirinya belum ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Ia juga membandingkan tindakannya dengan sejumlah ASN bahkan pejabat yang terang-terangan memasang baliho dan sebagainya dengan nada kampanye. Bahkan di kabupaten/kota lain ada yang sudah mendeklarasikan diri dan mendaftar di parpol. Namun mereka semua tidak ditindak Bawaslu. (fer/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks