alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Perbup Program WUB Bakal Direvisi

TANJUNG-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan merubah peraturan bupati (perbup) terkait penyaluran hibah/bansos kepada wirausaha baru (WUB). Hal ini dilakukan untuk mempercepat realisasi WUB di KLU.

Hal tersebut terungkap dalam rapat terbatas perubahan percepatan WUB yang digelar di aula kantor sementara Setda KLU, kemarin (12/3). Sekda Lombok Utara H Suardi mengarahkan langsung pimpinan OPD terkait agar program ini segera tercapai.

Dalam rapat tersebut Sekretaris Dinas BPKAD Adi Wibawa mempertanyakan apakah perbup yang baru nantinya akan berlaku surut terhadap program yang sudah berjalan di pokmas. Di OPD, sudah ada juklak/juknis penyaluran program sesuai tupoksi. Ia sedikit khawatir perubahan perbup nantinya bertentangan dengan dengan juklak/juknis yang sudah ada.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian H Nanang Matalata menyatakan, program hibah/bansos di OPD yang dipimpinnya secara umum telah berjalan. Sejak 2017 – 2019, ia mencatat akumulasi dana hampir Rp 25 miliar dalam berbagai wujud prasarana pertanian.

“Tahun ini saja, ada budidaya lebah madu untuk 400 orang kaum perempuan senilai Rp 4 miliar. Kalau dijadikan sebagai WUB Rp 3 juta, bisa untuk 4.500 orang. Tapi sangat riskan, karena di DPA sudah tercantum belanja bahan praktik. Artinya belanja untuk barang pakai habis,” jelasnya.

Sementara itu, Sekdis Perindagkop dan UMKM Ye Bakar menyebut kelompok WUB Disperindag yang memiliki izin sejumlah 1.385. Mereka bergerak pada berbagai jenis makanan olahan dan produksi. Kelompok WUB Disperindag sedikit berbeda dengan OPD lain.

“Oleh karenanya dalam penyesuaian ke depan pihaknya mengusulkan adanya perubahan proposal,” katanya.

Banyaknya kekhawatiran yang muncul ini ditanggapi Kepala Bappeda Herianto. Menurutnya hal itu tidak melanggar regulasi yang ada. Baik Permendagri 32 tahun 2011 maupun Permendagri 13 tahun 2018. Penyesuaian perbup ini pun sudah dikonsultasikan ke Dirjen Bangda, Kemendagri pada 14 Februari lalu. Pihaknya juga melakukan studi banding ke Jawa Barat memperdalam implementasi bantuan kepada WUB.

“Menurut pengertian WUB, ternyata pemda sudah membantu karena secara regulasi sudah terpenuhi syarat. Misalnya, mereka berusaha 1 tahun masuk usaha baru,” tandasnya.

Sekda H Suardi juga menanggapi kekhawatiran yang muncul. Ia  mempertegas seluruh bantuan uang pada tahun ini harus ditunda sampai terbit perbup terbaru. Perbup tersebut harus diselesaikan dalam waktu satu pekan. Tentunya dengan tetap berpedoman pada regulasi dan arahan kementerian. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks