alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Pernikahan di Bawah Umur Masih Tinggi di KLU

TANJUNG-Sejak awal tahun ini, sudah 18 kasus ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kasus tersebut didominasi kasus pernikahan anak di bawah umur.

“Ada juga kasus kekerasan seksual dan pembuangan bayi yang terjadi baru-baru ini,” ungkap Ketua LPA KLU Bagiarti, kemarin (12/3).

Ia menuturkan, kasus pernikahan anak di bawah umur mencapai 8 kasus. Angka ini terbilang cukup tinggi. Sebab terjadi kurang dari tiga bulan saja. Itupun kasus yang sempat ditangani LPA.

“Bisa saja di luar itu masih banyak kasus pernikahan anak di bawah umur,” sambungnya.

Dikatakan, untuk mencegah maraknya pernikahan anak di bawah umur, pihaknya terus melakukan sosialisasi. Khususnya ke sekolah-sekolah bahkan hingga ke desa. Sosialisasi sejauh ini ditergetkan pada anak-anak di bawah umur. Dengan harapan agar mereka menunda pernikahan hingga berusia dewasa dan cukup matang, baik secara fisik maupun psikologi.

“Kami juga melakukan rehabilitasi psikologi dan mental terhadap anak-anak selama kurang lebih sebulan,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, kebanyakan kasus pernikahan anak di bawah umur, melibatkan pasangan yang sama-sama di bawah umur. Pihaknya belum menemukan adanya pernikahan antara anak di bawah umur dengan orang dewasa. Jika kasus tersebut ditemukan, menurutnya, pelakunya bisa dipidana. Ia dapat dikenakan Undang Undang Perlindungan Anak.

“Bisa dianggap melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, dan itu bisa dipidana,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihaknya berhasil menggagalkan pernikahan salah satu pasangan di bawah umur. Pernikahan keduanya ditunda, dengan alasan tidak diperbolehkan ada pernikahan jika tidak ada legalitas dari pengadilan.

“Tunggu sampai mereka dewasa dulu baru bisa menikah,” tegasnya.

Tingginya angka pernikahan di bawah umur, diungkapkan Bagiarti bukan karena lemahnya sosialisasi yang dilakukan. Namun hal ini lebih banyak dipengaruhi pemahaman orang tua pasangan tersebut. Banyak pasangan di bawah umur yang menikah, diakibatkan kurangnya komunikasi dengan orang tuanya.

“Kerap kali orang tua yang marahi anaknya, menyuruh anaknya itu menikah. Meski awalnya bercanda namun bisa ditanggapi serius oleh sang anak,” ungkapnya.

Sementara itu untuk kasus kekerasan terhadap anak, sejauh ini angkanya belum signifikan. Namun pihaknya akan terus memantau dan melakukan tindakan pencegahan. Tahun lalu angka kekerasan terhadap anak di KLU cukup tinggi.  Mencapai 38 kasus.

Terhadap kasus kekerasan pada anak, langsung ditangani melalui jalur hukum.  Terutama kekerasan seksual terhadap anak. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks